Salin Artikel

Bangun Kerja Sama dengan BNPT, Kemenkumham Akan Beri Data Perlintasan WNI dan WNA

Kerja sama tersebut terkait dengan penanggulangan tindak pidana terorisme.

Nota kesepahaman kerja sama ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Kepala BNPT Suhardi Alius di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Yasonna menyatakan, kerja sama kedua belah pihak diperkuat khususnya setelah terjadinya serangkaian aksi terorisme antara lain di Rutan Mako Brimob, Surabaya, dan Mapolda Riau.

Menurut dia, kerja sama ini banyak dititikberatkan pada penanganan narapidana dan tahanan teroris. Kerja sama serupa pernah dilakukan oleh kedua belah pihak.

"Kerja sama yang terdahulu ruang lingkupnya lebih menitikberatkan kepada pembinaan warga binaan yang terkait terorisme," kata Yasonna.

Adapun kerja sama kali ini adalah terkait pertukaran informasi dan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Informasi dan data tersebut kemudian diolah dan dijadikan dasar bagi BNPT untuk membuat kebijakan.

Informasi dan data yang diberikan antara lain perlintasan orang asing yang masuk ke Indonesia atau warga Indonesia yang keluar ke negara-negara yang diindikasi sebagai basis gerakan terorisme.

Namun demikian, kerja sama terkait deradikalisasi warga binaan teroris tetap dilanjutkan dan dikembangkan.

Pada kerja sama sebelumnya, Kemenkumham telah mengimplementasikan sejumlah program yang melibatkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Program ini antara lain pembentukan lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus terorisme di Sentul, Jawa Barat, penyusunan program deradikalisasi, serta penerapan program deradikalisasi di beberapa lapas berisiko tinggi seperti di Lapas Pasir Putih dan Lapas Batu.

"Kementerian Hukum dan HAM saat ini sedang dalam proses penyelesaian Lapas Karang Anyar," ujar Yasonna.

Saat ini, jumlah napi teroris tercatat sebanyak 432 orang dan 94 tahanan. Mereka tersebar di 115 lapas dan 2 rutan.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/31/12381271/bangun-kerja-sama-dengan-bnpt-kemenkumham-akan-beri-data-perlintasan-wni-dan

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke