Soal Konflik Warga dan Ahmadiyah, Lombok Timur Diminta Belajar dari Wonosobo

Penyerangan ini berujung pada hancurnya delapan rumah milik warga Jemaah Ahmadiyah. 

Dampaknya, sebanyak 24 orang yang terdiri dari 21 orang wanita dan anak-anak serta tiga orang pria dewasa, kehilangan tempat tinggal dan harta benda. 

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bidang pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, peristiwa yang terjadi di Lombok Timur merupakan serangan langsung terhadap hak dan kebebasan untuk beribadah dan berkeyakinan serta hak perlindungan. 

Menurut Beka, pemerintah dan pemerintah daerah sudah seharusnya mampu melindungi warganya, dari tindakan persekusi yang berbasis pada intoleransi. 

Sebetulnya, kata dia, banyak daerah di Indonesia yang bisa melindungi masyarakat Jemaah Ahmadiyah dari tindakan kekerasan. Dia menyebut Wonosobo sebagai salah satu daerah yang dapat menghindarkan konflik antarwarga.  

Dan Lombok Timur, kata dia, mesti belajar dari kabupaten di Jawa Tengah itu. 

"Di Wonosobo, 6.000 warga Ahmadiyah selama puluhan tahun hidup damai, tidak ada konflik yang berarti. Pemda Lombok Timur, Pemerintah Provinsi NTB sepatutnya mencontoh Wonosobo," ujar Beka dalam konferensi pers di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Beka menuturkan, toleransi antarumat beragama dapat berjalan baik apabila ada perlindungan dari pemerintah daerah. Hal ini terjadi di Wonosobo dan dipandang bisa ditiru oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Ketegasan pemda, imbuh Beka, dibutuhkan untuk menjaga toleransi antarumat beragama. Selain itu, masyarakat pun harus mengembangkan sikap toleran.

"Kita memang harus semakin banyak memberi contoh baik ke daerah, pemimpin daerah, agar secara paripurma melindungi warganya," ungkap Beka.