Salin Artikel

Munas BPOM, Mendagri Ingatkan Pentingnya Pengawasan Obat dan Makanan

Apalagi, kata dia, globalisasi dan perubahan gaya hidup telah mendorong peningkatan berbagai jenis dan jumlah produk obat dan makanan yang semakin beragam.

"Kondisi ini menstimulasi pengembangan produk obat dan makanan. Tetapi di sisi lain ada kerentanan beredarnya produk obat dan makanan ilegal dan palsu," ujar Tjahjo dalam Musyawarah Nasional Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 2018 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Karena itu, kata dia, instansi terkait maupun pelaku usaha harus bersinergi untuk menjamin ketersediaan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

"Ini perlu sebuah pengawasan, pembinaan terus-menerus dilakukan, termasuk pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat, bagaimana makanan yang sehat, obat yang baik seperti apa," kata Tjahjo.

Tjahjo juga mengapresiasi BPOM yang menginisiasi program terpadu lintas kementerian/lembaga pengembangan UMKM obat tradisional, kosmetik, dan pangan berdaya saing.

"Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan sebagai kegiatan prioritas nasional pada rancangan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019 agar disinergikan," kata Tjahjo.

Tjahjo juga berharap, rancangan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah diharapkan lekas ditetapkan.

"Melalui Munas ini, BPOM bersama pemerintah daerah semoga bisa menghasilkan penajaman kinerja yang menjadi panduan dalam bekerjasama," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/12150581/munas-bpom-mendagri-ingatkan-pentingnya-pengawasan-obat-dan-makanan

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke