Rizal Ramli Yakin Sri Mulyani Tak Berani Debat soal Utang Negara

Hal itu disampaikan Rizal menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilakan siapapun berdebat dengan Sri Mulyani terkait utang negara.

"Mana berani dia (Sri Mulyani)," kata Rizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Menurut dia, semestinya Ani, sapaan Sri Mulyani, menerima tantangannya untuk berdebat di hadapan publik. Dengan demikian, lanjut Rizal, masyarakat bisa mengetahui siapa yang benar.

Apa lagi, sambung Rizal, Jokowi juga telah mengizinkan siapapun untuk beradu argumen dengan Sri Mulyani.

Rizal mengaku hingga saat ini sudah ada tiga televisi swasta yang meminta hak siar jika dirinya jadi berdebat dengan Sri Mulyani.

Rizal mengungkapkan, tiga televisi swasta tersebut juga sudah mengirim permintaan untuk menyiarkan debat antara dirinya dan Sri Mulyani. Permohonan tersebut, kata Rizal, telah disampaikan kepada Presiden dan Sri Mulyani.

"Mereka kirim surat kepada Presiden dan Menkeu (Menteri Keuangan) tapi belum ada jawaban, kita tunggu saja," papar Rizal.

Sebelumnya Rizal Ramli terang-terangan mengaku punya keinginan untuk berdebat secara terbuka dengan Sri Mulyani.

Hal ini berawal tanggapan Presiden Jokowi tentang kritik masyarakat terkait utang.

Jokowi mempersilakan siapapun untuk beradu argumen dengan data dan angka yang jelas. "Silakan, silakan, saling beradu argumen dengan Menteri Keuangan yang juga memiliki angka-angka," kata Jokowi.

Sementara itu, Ani meminta agar diskusi masalah utang pemerintah tidak dijadikan bahan manuver politik yang sifatnya destruktif atau menghancurkan bangsa.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani karena dia menilai perbincangan seputar utang beberapa waktu belakangan sudah luar biasa. Bahkan, menurut dia, sampai menimbulkan kesan seolah-olah Indonesia dalam kondisi krisis.

"Kita perlu mendudukkan masalah agar masyarakat serta elite politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat tidak produktif," kata Sri Mulyani melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/3/2018).