Menag: Rumah Ibadah Harus Suci dari Politik Praktis

Menurut Menag, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengajak para pengelola rumah ibadah untuk menghadirkan para penceramah agama yang tidak provokatif.

Rumah ibadah harus senantiasa terpelihara kesuciannya dari ajang politik praktis pragmatis.

"Di Indonesia, banyak tokoh agama yang memiliki wawasan keagamaan mendalam dan moderat. Mereka perlu dihadirkan untuk memberikan pencerahan tentang moderasi agama," ujar Menag seperti dikutip situs Kemenag.go.id, Jumat (20/4/2018).

"Jangan kita melakukan tindakan atas nama agama yang justru membangun tembok-tembok tebal sehingga kita satu sama lain saling tersekat," sambungnya.

Menag mengingatkan, selama tahun politik, berbagai kepentingan politik dikontestasikan di ruang publik sehingga berpotensi timbulkan gesekan.

Karena itu, kata dia, nilai agama harus dijadikan sebagai acuan dan sekaligus orientasi bagaimana masyarakat tetap bersatu dalam keragaman. Bukan justru dijadikan alat yang membuat masyarakat tersekat-sekat.

"Jangan sampai kita menjadi masyarakat yang tercerabut dari jati diri bangsa, sehingga kita terbelah satu dengan yang lainnya," sambungnya.

Menteri Agama mengajak para Kakanwil untuk terus menyosialisasikan sembilan seruan tentang ceramah di rumah ibadah.

Seruan tentang ceramah agama di rumah ibadah salah satunya tentang materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis serta tidak berisi penghinaan, penodaan, pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan ibadah/antar umat beragama.

Materi ceramah juga tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis dan destruktif.

"Tahun lalu saya sudah mengeluarkan sembilan seruan ceramah agama di rumah ibadah. Saya berharap seluruh Kepala Kanwil dan pengelola rumah ibadah juga bisa menyosialisasikan kembali seruan ini agar kerukunan dan kedamaian di Indonesia tetap terjaga dengan baik," ujar Menag.