Salin Artikel

Menristek Dikti Khawatir BEM UI Termakan Isu

Sebelumnya, Ketua BEM UI Zaadit Taqwa menyebutkan bahwa aturan baru tersebut bakal mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.

"Enggak pernah saya mengeluarkan peraturan seperti itu," ujar Nasir di Kompleks Istana Presiden, Senin (5/2/2018).

Nasir mengakui, beberapa waktu belakangan ini, memang beredar isu di kalangan mahasiswa bahwa pemerintah sedang mempersiapkan aturan ketat bagi aktivitas organisasi mahasiswa.

Ia khawatir, tuntutan BEM UI muncul gara-gara termakan isu itu.

"Memang ada isu yang disebarkan bahwa menteri mau ngatur (kegiatan organisasi mahasiswa). Lah yang mau ngatur begitu siapa? Gitu loh," ujar Nasir.

"Justru (kebebasan berpendapat mahasiswa) itu harus diberikan. Kalau saya, mahasiswa itu harus berkembang, bahasa kritis harus, dan kita jadikan sparing partner. Dengan begitu, akan menjadi lebih baik," lanjut dia.

Selain itu, Nasir menegaskan, ia tidak mungkin mengeluarkan peraturan yang menuai polemik. Sebab, ia selalu mendiskusikan segala rancangan peraturan kepada stakeholder.

"Kalau saya, peraturan mau keluar, mesti saya serahkan dulu, kira-kira bagaimana responsnya. Hearing dulu kalau saya tuh. Kalau memang ada penolakan, ya perbaiki dulu," lanjut Nasir.

Diberitakan, Ketua BEM UI Zaadat Taqwa terpaksa diamankan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat Presiden Jokowi menghadiri Dies Natalis ke-68 UI di Balairung, Depok, Jumat (2/2/2018) pagi.

Zaadat mengacungkan buku berwarna kuning usai Presiden Jokowi menyampaikan pidato mengenai perkembangan global serta tantangan yang harus dipenuhi lembaga pendidikan. Ia juga meniup peluit.

"Kita memang ngasih peringatan buat Jokowi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa yang sedang terjadi," kata Zaadit.

Usai peristiwa itu, Zaadit mengatakan, ada tiga isu utama yang menjadi sorotan BEM UI. Pertama, adalah gizi buruk dan wabah penyakit di Asmat, Papua, yang kini sudah menewaskan puluhan orang.

Kedua, adalah rencana pemerintah mengangkat penjabat gubernur dari Polri/TNI. Langkah ini dinilai bisa membuat polri/TNI tak netral dalam Pilkada.

Ketiga, BEM UI juga menyoroti adanya draft peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa). Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/17323691/menristek-dikti-khawatir-bem-ui-termakan-isu

Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke