Presidential Threshold 20 Persen, Golkar Prediksi Hanya Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019

"Dengan ambang batas 20 persen itu paling bisa 4 calon ya. Tapi saya tidak melihat ada calon baru. Paling-paling calon yang lama, mungkin 2 calon paling banyak," ujar Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Dalam putusannya, MK menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 222 mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Menurut Mahyudin, setiap parpol harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Partai Golkar sendiri telah mendeklarasikan dukungannya ke Joko Widodo. Sementara Gerindra akan tetap mengusung Prabowo.

Jika dilihat dari peta koalisi maka bisa dilihat dari komposisi parpol pendukung pemerintah dan oposisi.

Parpol pendukung pemerintah yakni mendominasi PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura dan PAN yang mencapai 68,9 persen. Sementara gabungan parpol oposisi adalah Partai Gerindra dan PKS.

"Dengan ambang batas 20 persen ya harus ada koalisi tapi saya kira enggak ada masalah buat Jokowi. Kalau Golkar sudah 14 persen tapi ya Golkar sama PDI-P ya," kata Mahyudin.

Secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, partainya tetap akan mengusung sang Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pemilu Presiden 2019.

Ia mengatakan, partainya tetap akan mengusung Prabowo bersama sekutunya, PKS, untuk Pemilu Presiden 2019.

"Seperti kata Pak Prabowo, PKS kan sekutu kami dan yang selama ini sudah teruji tidak pernah meninggalkan kami, ya, PKS," kata Andre saat dihubungi, Kamis (11/1/2018).

"Tinggal sekarang mohon doanya Pak Prabowo mau dicalonkan oleh kami. Sebab, kami punya keyakinan Pak Prabowo bisa memenangi kontestasi ini melihat perkembangan terkini," lanjutnya.