Kasus Wali Kota Samarinda, Demokrat Ingatkan agar Tak Ada Kriminalisasi

Hal itu disampaikannya di Kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018).

"Saya kira dari Demokrat sudah menjelaskan bahwa tidak boleh ada kriminalisasi," kata Hinca. 

Syaharie diusung oleh Demokrat dan beberapa partai lainnya pada Pilkada Kalimantan Timur.

Ia kini tengah diperiksa polisi terkait kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas, Palaran, atas nama KSU PDIB.

Tudingan kriminalisasi muncul setelah Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin berencana mendaftar untuk maju pada Pilkada Kaltim melalui PDI Perjuangan.

Safaruddin telah membantah pemeriksaan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang berkaitan dengan dirinya. Menurut dia, kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus lama di Samarinda yang ditangani Polri.

Polri juga membantah ada kriminalisasi terhadap Syaharie. Meski telah dibantah, Hinca mengatakan, hal yang disampaikan Demokrat merupakan fakta.

"Silakan dibantah, tapi kami juga menjelaskan bahwa apa yang kami sampaikan adalah fakta. Ada (buktinya)," ujar Hinca.

Baca: Jokowi Dipercaya Tak Tahu Ulah Aparat Penegak Hukum kepada Demokrat

Dia tidak menjelaskan apa bukti kriminalisasi terhadap Syahrie.

"Kemarin sudah diperiksa tanggal 3. Di situ kami elaskan semua dan kronologisnya, suratnya dan tahapan-tahapannya sebagaimana kami jelaskan kemarin. Itu mengindikasikan atau menjelaskan fakta-fakta bahwa tinggal beberapa hari lagi pilkadanya, sudah terjadi," ujar Hinca.

Dia menyebutkan, kasus ini sama seperti yang terjadi pada Pilkada DKI, terhadap calon wakil gubernur DKI Sylviana Murni yang diusung Demokrat mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ibu Sylviana Murni wakilnya AHY sewaktu itu diperiksa, dan tidak ada yang tahu ujungnya. Dari pemeriksaan itu, apakah diteruskan atau distop. Karena itu kita ingatkan pengalaman itu yang kami alami. Nah, termasuk Kalimantan Timur," ujar Hinca.

Hinca meminta kepolisian untuk netral dalam pemilihan umum. Polisi diminta menjalankan tugasnya dengan baik.

"Demokrat menghormati proses hukum yang ada, maka kami datang diperiksa sampai selesai, tinggal tunggu saja hasilnya," ujar Hinca.