Kasus Suap, Wali Kota Tegal Segera Diadili

Hari ini, KPK melakukan pelimpahan tahap dua dengan menyerahkan berkas, barang bukti dan tersangka dari tahap penyidikan ke penuntutan. Dengan demikian, Siti akan segera diadili.

"Dilakukan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka atas nama SMS, Wali Kota Tegal," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Priharsa Nugraha, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/12/2017).

Selain Siti, lanjut Priharsa, KPK juga melakukan pelimpahan tahap dua terhadap Ketua DPD Partai Nasdem Brebes Amir Mirza Hutagalung. Amir merupakan orang kepercayaan Siti, yang juga terlibat dalam kasus ini.

Setelah melakukan pelimpahan tahap dua, Siti ditahan di Lapas kelas II Bulu Semarang. Sementara Amir ditahan di Lapas Gedung Pane Semarang.

"Mulai hari ini untuk keduanya dipindahkan tahanannya di tempat yang berbeda," ujar Priharsa.

Dalam kasus ini, selain Siti dan Amir, KPK juga menetapkan Wakil Direktur RSUD Kardinah, Cahyo Supriadi sebagai tersangka.

Siti diduga menerima suap Rp 5,1 miliar. Uang suap itu diduga untuk ongkos politik Siti yang berniat mencalonkan diri sebagai wali kota Tegal untuk periode 2019-2024.

Uang suap itu disebut dikumpulkan bersama Ketua DPD Partai Nasdem Brebes Amir Mirza Hutagalung, dalam tujuh bulan terakhir.

Diduga, pemberian uang terkait pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah kota Tegal dan fee dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal Tahun Anggaran 2017.

Nilai Rp 1,6 miliar didapat dari jasa pelayanan total yang diindikasikan diterima dalam rentang Januari sampai Agustus 2017. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 200 juta ditemukan saat operasi tangkap tangan dilakukan.

Sementara itu, sisa Rp 100 juta ditransfer ke dua rekening Amir, masing-masing Rp 50 juta. Selain itu, Siti diduga menerima fee sejumlah proyek di lingkungan Pemkot Tegal sekitar Rp 3,5 miliar dalam rentang waktu Januari hingga Agustus 2017.

Pemberian diduga berasal dari rekanan proyek dan setoran bulanan dari Kepala Dinas.

Dalam kasus ini, Siti dan Amir diduga merupakan pihak penerima. Sedangkan Cahyo disebut sebagai sebagai pihak pemberi.