Wiranto Gelar Rakor, Bahas Penanganan Kejadian Luar Biasa Difteri

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI-Polri, dan lembaga terkait.

"Kami tentu rapatkan ini dengan Menko Polhukam karena kita ketahui difteri sudah menjadi masalah di negara ini. Kami meminta ada koordinasi untuk menangani masalah ini dengan kementerian atau lembaga lain karena kami tidak bisa bekerja sendiri," ujar Nila saat ditemui seusai rapat di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

"Tadi di rapat difteri diakui sebagai kejadian luar biasa, kami harus melakukan penanganan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Nila menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya pencegahan melalui Outbreak Response Immunization (ORI).

Ia juga memastikan jumlah vaksin cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh daerah yang warganya terjangkit difteri.

Namun, lanjut Nila, Kemenkes mengalami kendala dalam hal pendistribusian vaksin ke sejumlah daerah. Oleh karena itu, Kemenkes harus menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan TNI-Polri.

"Walaupun Kemenkes sudah melakukan upaya pencegahan, tetapi masih ada kendala. Makanya kami minta kerja sama dengan TNI-Polri dan Kemendagri karena permasalahan ini ada di daerah-daerah di mana pemda juga harus terlibat," ucap Nila.

Vaksinnya cukup, cuma masalahnya dalam membawa vaksin itu harus punya tempat khusus yang ada pendinginnya. Ini yang barangkali harus diatur," kata Nila.

Kemenkes juga telah menyediakan antidifteri serum (ADS) bagi pasien. ADS merupakan obat atau antibodi yang paling efektif pada pasien yang positif difteri. Nila memastikan ketersediaan ADS yang berasal dari Biofarma tercukupi.

Hingga November 2017, terdapat 20 provinsi yang telah melaporkan adanya difteri dengan 593 kasus dan 32 kematian.

Kemenkes pun telah melakukan imunisasi ulang atau ORI pada 11 Desember 2017 di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ketiga provinsi ini dipilih karena tingginya prevalensi dan kepadatan masyarakat.