Jakarta Banjir, Hidayat Nur Wahid Tagih Janji Jokowi

Hidayat mengingatkan, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pernah menyatakan bahwa persoalan banjir di Ibu Kota akan lebih mudah diselesaikan apabila ia terpilih sebagai presiden.

"Sekarang sudah 3 tahun Beliau menjadi Presiden, mestinya itu bisa dilakukan maksimal. Apa yang Beliau katakan dulu harusnya bisa dilaksanakan," kata Hidayat kepada Kompas.com, Selasa (12/12/2017).

Baca: Banjir di Jakarta yang Jadi Ujian Anies-Sandiaga

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jakarta II ini, mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi bisa memberikan dukungan politik serta anggaran kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Misalnya, setiap daerah penyangga bisa membangun setu yang mencegah air mengalir ke Ibu Kota.

"Itu kan kewenangannya bukan di Jakarta. Presiden mempunyai kewenangan yang kokoh untuk menyelesaikan masalah di hulu sebelum masuk di tingkat hilir," ujar Hidayat.

Namun, Hidayat menilai, selama 3 tahun menjabat sebagai Presiden, upaya maksimal untuk menanggulangi banjir di Jakarta itu belum dilakukan.

Nyatanya, kata dia, banjir masih terus terjadi di Ibu Kota.

"Pak Anies Baswedan belum dua bulan jadi gubernur saja sudah dituntut sedemikan rupa. Bagaimana Beliau (Jokowi) yang sudah 3 tahun jadi Presiden dan dulu mengatakan akan lebih mudah mengatasi banjir Jakarta jika jadi Presiden," ujar Wakil Ketua MPR ini.

PKS, yang mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI lalu, tak sepakat jika pasangan tersebut disalahkan atas banjir yang terjadi di Jakarta.

Menurut dia, banjir yang terjadi kemarin tak terlepas dari warisan hasil kerja dua gubernur terdahulu, yakni Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

"Kalau sekarang banjir apa yang dulu dibangun Pak Ahok ternyata tidak efektif," ujar dia.

Pernyataan Jokowi 

Pernyataan Jokowi yang dimaksud Hidayat pernah disampaikan pada Maret 2014 lalu, menjelang masa kampanye Pilpres 2014.

Sebab, seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.

Jokowi menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan bisa menanggulangi kemacetan dan banjir tanpa bantuan daerah lain karena salah satu sumber penyebab terjadinya dua masalah klasik Jakarta tersebut juga berasal dari daerah-daerah penyangganya.

"Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat," papar Jokowi, di Balaikota Jakarta, Senin (24/3/2014).