Marsekal Hadi Tjahjanto Enggan Komentar soal Mutasi 85 Perwira TNI

Hadi merasa belum bisa berkomentar meski dirinya sudah disetujui Komisi I DPR untuk menjabat Panglima TNI selanjutnya.

"Saya masih kepala staf. Jadi belum bisa bicara soal itu," kata Hadi usai menjamu sejumlah anggota Dewan Komisi I DPR-RI, di kediamannya, komplek Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya merotasi perwira tinggi di lingkungan Mabes TNI.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/928/XII/2017 yang ditandatangani 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI, terdapat 85 jabatan yang mengalami pergantian.

Jumlah itu terdiri dari 46 jabatan di TNI Angkatan Darat, 28 jabatan di TNI Angkatan Laut, dan 11 jabatan di jajaran TNI Angkatan Udara.

(baca: Gatot: Mutasi 85 Pati Diproses Sebelum KSAU Ditunjuk Jadi Calon Panglima TNI)

Gatot meyakini dirinya tak melanggar etika dengan melakukan rotasi terhadap 85 perwira tinggi.

Menurut dia, proses rotasi sudah melalui sejumlah tahapan dan tingkatan yang legalitasnya sudah sesuai dengan prosedur.

Surat rotasi tersebut juga diteken oleh dirinya bersama tiga kepala staf pada 4 Desember 2017, sebelum pihak Istana memberi kabar soal penunjukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI.

"Selesai semua paraf KSAD, KSAL, KSAU kemudian saya ditelepon oleh Pak Mensesneg menyampaikan 'Pak Panglima, saya sudah menyerahkan surat Presiden kepada DPR mencalonkan Pak Hadi,'" ujar Gatot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Ia menambahkan, jika surat rotasi dilakukan hari ini, maka hal itu tidak tepat secara etika. Meskipun secara legalitas hal itu boleh dilakukan.

"Kalau itu ujug-ujug saya keluarkan tanggal 5 itu tidak tepat," tuturnya.

Komisi I DPR menyetujui keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI mengantikan Jenderal Gatot.

Gatot akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018.

Keputusan itu diambil setelah Komisi I DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Selanjutnya, keputusan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disetujui.