Salin Artikel

Anggota Komisi XI Tak Kaget Robert Pakpahan Masuk Calon Dirjen Pajak

Robert yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, dinilai punya kompetensi ciamik.

"Dia ahli manajemen risiko. Sudah melalui proses berlapis-lapis. Secara kompetensi oke," kata anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Dalam posisinya saat ini, menurut Hendrawan, Robert akrab dengan sejumlah tugas besar. Ia tidak hanya mencari pendanaan melalui pengeluaran surat utang negara, namun juga mengelola utang tersebut agar tetap aman bagi pemerintah.

Dari situ, Hendrawan menilai Robert memiliki rekam jejak yang baik dan integritasnya sudah teruji. Ia tahu betul lantaran Komisi XI adalah rekan kerja Kementerian Keuangan, tempat Robert bernaung.

"Bagi kami yang di Komisi XI tidak mengagetkan (muncul nama Robert)," kata ujar Hendrawan.

Tidak hanya itu, siapa pun Dirjen Pajak baru nantinya, harus dituntut mampu membangun sinergi dengan lembaga lain agar penerimaan pajak negara bisa meningkat.

Direktorat Jenderal Pajak adalah tulang punggung keuangan negara. Sebab, lebih dari 50 persen pendapatan negara dikumpulkan oleh Ditjen Pajak.

Tanpa pimpinan Ditjen Pajak yang ahli dan cekatan, maka penerimaan negara bisa terganggu. Akibatnya, bisa jadi pembangunan banyak tidak bisa dibiayai oleh anggaran negara.

Pada 2018, target pendapatan negara yang disetujui sebesar Rp 1.894,72 triliun. Sementara itu, target belanja negara yang disetuju sebesar Rp 2.220,66 triliun.

Dengan demikian, target defisit anggaran tahun depan mencapaiRp 325,94 triliun atau 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/24/13262421/anggota-komisi-xi-tak-kaget-robert-pakpahan-masuk-calon-dirjen-pajak

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke