Salin Artikel

BPS Lakukan Sensus pada 2020 untuk Memperbarui Data Kependudukan

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, saat ini pihaknya tengah meminta masukan kepada sejumlah pemangku kepentingan agar pelaksanaan sensus tersebut nantinya sukses.

Salah satunya, masukan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. BPS berencana bekerja sama dengan direktorat tersebut untuk melakukan sensus.

Kerja sama dilakukan karena selama ini data kependudukan yang dimiliki pemerintah dalam mengambil kebijakan sering ganda.

Pertama, data administrasi kependudukan yang dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri. Kedua, data kependudukan BPS yang selama ini berasal dari sensus.

Data tersebut berbeda. Untuk data kependudukan BPS, masyarakat dihitung dan dilihat berdasarkan lokasi mereka tinggal.

Sementara itu, jika menggunakan data Kementerian Dalam Negeri, penduduk dihitung berdasarkan data kependudukan mereka.

"Memang masih ada masalah terkait itu, perbedaan konsep yang sebabkan kebingungan masyarakat dan pengguna data. Maka itu dengan menjaring masukan ini, kami harap masalah bisa diatasi," kata Suhariyanto, Selasa (14/11/2017).

Suhariyanto mengatakan, selain menjaring masukan, pihaknya saat ini juga tengah menyiapkan semua keperluan yang diperlukan untuk melaksanakan survei tersebut. Salah satunya persiapan anggaran.

"Belum dihitung baru diajukan tahun depan, tapi besar. Berkaca dari sensus ekonomi yang dilakukan kemarin saja butuh Rp 3 triliun," kata dia.

Sedangkan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Abdullah mengatakan, pelibatan Kementerian Dalam Negeri dan penggunaan data administrasi kependudukan dalam sensus yang akan dilakukan tersebut merupakan hal baru.

Dia berharap, pelibatan dan penggunaan tersebut nantinya membuat sensus lebih memberi gambaran lengkap tentang kependudukan di Indonesia.

"Kami harap, data Kementerian Dalam Negeri bisa menjadi pedoman saat di lapangan," kata Sairi.

Adapun Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, berharap pelibatan tersebut nantinya bisa menutup kekurangan data kependudukan di direktoratnya.

Maklum saja, walau sudah berhasil mendapatkan data kependudukan lengkap nama dan alamat, pihaknya masih kesulitan menangkap secara lengkap data kependudukan di lapangan.

Masalah muncul karena kepatuhan registrasi dan melaporkan perubahan status mereka masih rendah.

"Misal tadinya didata SMA, sekarang lulus kuliah dan kerja. Nikah, sekarang cerai. Itu agak menyulitkan. Dengan sensus saya harap ini bisa ketemu," kata Zudan.

(Agus Triyono/Kontan.co.id)
--
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: "BPS akan memperbaharui data kependudukan"

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/07053301/bps-lakukan-sensus-pada-2020-untuk-memperbarui-data-kependudukan

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke