Tiga Opsi Karakteristik Pendamping Jokowi di Pemilu 2019

Hasil survei elektabilitas Jokowi bisa menyerupai hasil survei elektabilitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2007 saat akan maju sebagai petahana presiden ke Pemilu 2009. SBY, kata Sirojudin, saat itu leluasa memilih calon wakil presidennya tanpa tergantung oleh pilihan yang disodorkan partai pendukung.

Ketua Umum Partai Demokrat itu bahkan berani memilih Boediono yang sama-sama berasal dari Jawa Timur. Namun tetap menang. Hasil survei elektabililitas SBY jelang pemilu 2009 tak pernah kurang dari 60 persen.

"Pak Jokowi juga jika bisa mencapai elektabilitas mirip dengan Pak SBY di 2007 kemungkinan Pak Jokowi juga leluasa untik memilih wakilnya tanpa terikat dengan partai pengusung," ujar Sirojudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Lalu, siapa kandidat yang layak mendampingi Jokowi di 2019?

Situasi jelang pemilu 2019

Ia mencontohkan isu keamanan, misalnya, jelang pemilu terjadi kerusuhan atau ancaman luar dan dalam negeri. Sehingga, pilihan cawapres yang ditonjolkan adalah figur berlatarbelakang militer.

"Dia harus bisa mendeliver bahwa leadership di tingkat presiden itu kuat," tuturnya.

Latar belakang ekonom

Karakteristik kedua adalah figur berlatar belakang ekonom.

Sirojudin kemudian mencontohkan momentum jelang pemilu 2014, di mana akhirnya sosok Jusuf Kalla dipilih sebagai pendamping Jokowi.

Saat itu, Jokowi memberi garansi bahwa wakilnya adalah figur yang memiliki pengalaman di pemerintahan, kemampuan ekonomi yang memadai serta memiliki koneksi yang luas.

Karakteristik tersebut kemudian memberikan efek percaya diri yang sangat besar untuk pasangan tersebut. 

Hal itu bisa menjadi pilihan jika keprihatinan publik jelang pemilu 2019 adalah masalah-masalah ekonomi. Mulai dari banyaknya pengangguran, investasi melemah, masalah konsumen, dan lainnya.

"Bisa jadi kebutuhan presiden saat itu memberikan sinyal kepercayaan kepada publik dengan memilih wakil yang berpengalaman sebagai ekonom," kata Sirojudin.

Pro-pluralisme

Karakteristik ketiga adalah figur pro-pluralisme. Figur tersebut dibutuhkan jka isu SARA di Pilkada DKI Jakarta masih merembet hingga pemilu 2019.

Jika kondisi itu terjadi, maka Jokowi akan lebih didorong untuk memilih calon yang merepresentasikan Islam Indonesia yang lebih moderat, terbuka dan toleran agar negara tetap stabil.

Kondisi itu, menurut Sirojudin, masih mungkin terjadi. Terlebih toleransi di Indonesia mengalami penurunan. Ia menambahkan, pada 2016 lalu warga masih toleran melihat tetangganya beribadah sesuai agamanya, mendirikan tempat ibadah dan menjadi pemimpin.

Namun, jumlah orang yang tak suka jika ada orang beragama lain mendirikan rumah ibadah makin besar. Hal ini diperparah dengan menguatnya intoleransi dalam hal politik.

"Mereka yang percaya bahwa seharusnya orang itu memilih calon pemimpin seagama itu makin menguat belakangan ini," kata Sirojudin.