Mantan Kapolri Imbau Panglima TNI Tak Resahkan Masyarakat

"Saya sebagai rakyat ingin informasi-informasi yang dikeluarkan para pemimpin negara ini tentunya jangan sampai menimbulkan penafsiran atau bahkan kekhawatiran bagi rakyat," kata dia di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).

Menurut dia, jika ada informasi yang simpang siur, baiknya informasi itu diklarifikasi terlebih dulu sebelum disampaikan ke publik.

"Jadi setidaknya pemimpin itu betul-betul kalau ada informasi yang kira-kira itu (belum jelas) sebaiknya diklarifikasi dulu di antara pihak-pihak terkait. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan bahkan mengkhawatirkan," kata dia.

(Baca: Panglima TNI yang Penuh Kontroversi dan Reformasi Keamanan)

Ia pun mengungkapkan pengalamannya ketika menjadi Kapolri selama 2001-2005. Kata dia, pada saat itu jika bicara soal kebijakan instansi apalagi masalah keamanan semua pihak selalu dilibatkan untuk berkomunikasi dan berdiskusi.

"Nah kalau bicara dari sisi pengalaman saya pada waktu itu. Kalau ada sesuatu kebijakan dari instansi apalagi yang ada kaitannya dengan keamanan, semua kita bekerja artinya saling memberikan informasi," kata dia.

"Saya sebagai Kapolri waktu itu berkoordinasi dengan apakah Panglima TNI, Kepala BIN bahkan ada Menko Polhukam. Disitu kita diskusikan. Akan kita bicarakan," tutup dia.

Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

(Baca: Manuver Panglima TNI Dianggap Bawa TNI ke Ranah Politik)

Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata. Panglima TNI juga bicara soal larangan bagi Kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI.

Belakangan, Panglima TNI mengakui bahwa rekaman tersebut memang pernyataannya. Namun, Gatot menegaskan bahwa pernyataan itu bukan untuk publik. Sehingga, ia tidak mau berkomentar lagi soal substansi pernyataan dalam rekaman itu.

Menanggapi pernyataan Panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan bahwa institusi non-militer yang berniat membeli senjata api adalah BIN untuk keperluan pendidikan. Jumlahnya tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk.

BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu. Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.