Salin Artikel

KORPRI Berandai Pensiun Dini Pegawai KKP Dapat Rp 1 Miliar

Apalagi, KKP juga menyiapkan "golden shake hand" minimal Rp 200-300 juta bagi 1.000 pegawainya yang mengajukan pensiun dini secara sukarela sebelum habis masa jabatan secara bertahap selama tiga tahun ke depan.

"Tawaran setelah pensiun dini dapat golden shake hand bagus itu banyak yang mau," kata Zudan melalui pesan singkatnya, Jumat (15/9/2017).

(baca: Susi Tawarkan Pensiun Dini untuk 1.000 Pegawai KKP)

Bahkan, kata Zudan, akan lebih bagus jika misalnya "golden shake hand" bagi 1.000 pegawai KKP itu nilainya mencapai Rp 1 miliar.

Dana tersebut akan bisa digunakan untuk membuka KorpriMart atau toko serba ada.

"Misal pensiun dini dapat Rp 1 miliar, nanti KORPRI akan didik berbisnis membuka KorpriMart. Tapi kalau hanya Rp 300 juta kurang sih. Baru bisa buka 1 KorpriMart," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Zudan juga menganggap bahwa wacana perampingan pegawai KKP dengan cara pensiun dini itu tidak memiliki dampak negatif.

Asalkan, kebijakan pensiun dini itu sifatnya sukarela.

"Bila bersifat sukarela tidak ada negatifnya karena memberi peluang bagi PNS yang merasa tidak bisa berkembang ada pilihan lain. Positifnya di kementerian tersebut bisa melakukan manajemen kepegawaian yang lebih terfokus," kata dia.

"Yang ada tinggal PNS yang bagus-bagus, enak menatanya. Berimajinasi nih bila pensiun dini dapat Rp 1 miliar maka saya bisa buat 2 KorpriMart dan buka kantor law firm. Kuncinya di golden shake hand," tutup Zudan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan mengurangi jumlah pegawai KKP yang saat ini sebanyak 10.800 orang.

"Kami menawarkan pensiun dini kepada pegawai di KKP," ujarnya saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Rencananya, Susi akan menawarkan pensiun untuk 1.000 pegawai KKP. Namun tawaran itu akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

Menurut Susi, penawaran pensiun dini dilakukan dalam rangka efisiensi dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di KKP dalam 3 tahun ke depan.

Meski begitu, Susi mengatakan, tawaran itu diprioritaskan untuk pegawai KKP yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun dan sudah berusia lebih dari 50 tahun.

Susi mengatakan, tawaran pensiun dini kepada 1.000 pegawai KKP bukanlah yang terakhir. Rencananya perampingan pegawai KKP akan terus dilakukan.

Rencananya KKP juga akan membuka lowongan untuk para pegawai baru yang lebih segar dan lebih kompeten untuk meningkatkan kualitas SDM.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/15/16265931/korpri-berandai-pensiun-dini-pegawai-kkp-dapat-rp-1-miliar

Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke