Jokowi: Perpres Pendidikan Karakter Bentengi Anak dari Budaya Luar

"Perlu kami sampaikan mengenai perpres penguatan pendidikan karakter sudah kami tanda tangani dan insyaallah ini menjadi pekerjaan besar kita semuanya, baik itu pekerjaan besar bagi ulama maupun pekerjaan besar untuk pemerintah," kata Jokowi.

Kepala Negara berharap perpres ini bisa memberikan dasar pondasi bagi masyarakat, santri, dan anak didik.

Dengan demikian, perpres ini dapat membentengi mereka dari intervensi budaya-budaya luar, budaya-budaya yang dikhawatirkan bersama bisa menggerus budaya baik yang dimiliki Indonesia.

(Baca: Melalui Perpres Pendidikan Karakter, Madrasah Dapat Anggaran dari Negara)

"Baik yang berkaitan dengan kesopanan, kesantunan, integritas, kejujuran, hormat kepada ulama, para kyai, para ustad, para gurunya, saya kira karakter-karakter itu lah yang ingin kita kuatkan dengan perpres ini," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dengan perpres ini, Jokowi juga berharap pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota bisa mempunyai payung hukum yang jelas untuk memberikan bantuan ABPN, APBD kepada proses-proses penguatan pendidikan karakter.

"Baik di sekolah, madrasah, di pesantren karena payung hukumnya sudah ada," kata dia.

Perpres Pendidikan Karakter ini dirancang untuk menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017.  Peraturan Menteri tersebut sempat ditolak oleh kalangan Nahdlatul Ulama karena mengatur waktu sekolah selama 5 hari dalam seminggu atau 8 jam dalam sehari.

Kebijakan sekolah 8 jam tersebut dianggap bisa mematikan sekolah madrasah diniyah yang jam belajarnya dimulai pada siang hari.

Dalam perpres, tak ada lagi ketentuan soal sekolah hingga 8 jam. Sekolah juga bisa memilih apakah akan menerapkan sekolah 5 hari atau 6 hari dalam seminggu.