Soal Rohingya, Pemerintah Diminta Usul ke PBB Kirim Pasukan Perdamaian

Langkah ini guna menghentikan krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, di Rakhine State, Myanmar.

"Karena menyangkut kemanusiaan, maka usulan untuk menghadirkan pasukan perdamaian itu harus tetap diusulkan," kata Hanafi di Sekretariat Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Langkah ini juga, lanjut Hanafi, sebagai alternatif jika diplomasi dan negosiasi yang sudah dilakukan tidak memberi dampak positif. Menurut Hanafi, pemerintah juga harus optimistis jika usulan tersebut dapat disetujui di PBB.

Berkaca pada peristiwa di Yugoslavia, Bosnia, dan Rwanda, pada awalnya banyak negara anggota PBB seperti tak melihat kejahatan kemanusiaan di sana.

Namun, setelah melihat tragedi kemanusiaan yang dahsyat telah terjadi di sana, negara-negara anggota PBB kemudian memberi dukungan.

"Saya kira nanti dengan berjalannya waktu, meski Pemerintah Myanmar tidak mengindahkan segala yang kita sampaikan, maka tentu kehadiran pasukan perdamaian juga menjadi sebuah opsi yang layak diperbincangkan di PBB," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerahkan usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada konsulat negara Myanmar dalam misi diplomasi di Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (4/9/2017).

Adapun Formula 4+1 yang diusulkan untuk Rakhine State tediri dari empat elemen, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.

"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," ucap Retno.

Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan tersebut, pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan badan penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.