Salin Artikel

KPK Amankan 7 Orang dalam OTT di Bengkulu dan Bogor

Sejauh ini sudah tujuh orang yang diamankan KPK.

"Operasi tangkap tangan kita lakukan mulai dari kemarin malam, di Bengkulu dan di Bogor, jadi ada sejumlah pihak yang kita amankan. Ada sekitar tujuh orang informasinya sejauh ini yang kita dapatkan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

(baca: KPK Segel Ruang Kerja Hakim dan Panitera di PN Bengkulu)

Menurut Febri, status tujuh orang yang diamankan ini akan ditentukan dalam waktu 24 jam setelah diamankan. Pihak yang diamankan bisa berstatus saksi ataupun berstatus tersangka.

"Setelah OTT ini dilakukan, baru kita akan tentukan status hukum dari mereka, tentu tidak semuanya menjadi tersangka, akan menjadi tersangka jika bukti permulaannya cukup dan ada yang menjadi saksi," ujar Febri.

Febri menyatakan, OTT yang dilakukan ini diduga terkait pemberian hadiah atau janji terhadap penegak hukum.

(baca: Pengadilan Negeri Bengkulu Benarkan Dua Hakim Ditangkap KPK)

Dia membenarkan ada hakim yang diamankan dalam OTT ini.

"Jadi oknum penegak hukum setempat, terkait dengan penanganan perkara di pengadilan tindak pidana korupsi di Bengkulu," ujar Febri.

Barang bukti uang, diamankan KPK pada kasus ini. Febri belum menyebut secara rinci nilai uang yang diamankan, termasuk rincian lain dari kegiatan OTT tersebut.

Rencananya, hari ini akan digelar konfrensi pers KPK bersama dengan pihak Mahkamah Agung.

"Secara rinci kami sampaikan nanti di konpers, tapi benar ada hakim yang kita amankan. Karena itulah juga kita sampaikan bahwa kita melakukan koordinasi dengan MA," ujar Febri.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/07/15225651/kpk-amankan-7-orang-dalam-ott-di-bengkulu-dan-bogor

Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke