Tjahjo: Semua Parpol Pendukung Ingin Posisi Cawapres Jokowi

"Mohon maaf, semua partai pendukung itu kan bargaining-nya bagaimana bisa dapat Wapres. Kan wapresnya hanya satu, tapi pendukungnya banyak, rebutan di situ," kata Tjahjo usai rapat kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Saat ini, Jokowi yang merupakan kader PDI-P didukung juga oleh Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PAN dan PPP.

Tjahjo tidak bisa menjamin apakah seluruh partai itu akan solid mendukung Jokowi dalam pilpres 2019 nanti apabila keinginan mendapat kursi wapres tidak terpenuhi.

"Apakah yang sekarang ini akan mendukung Pak Jokowi, bisa iya bisa tidak," kata Politisi PDI-P ini.

(baca: Tjahjo Usul Jusuf Kalla Jadi Ketua Timses Jokowi dalam Pilpres 2019)

Tjahjo mengatakan, secara etis, harusnya semua partai tersebut kompak mendukung Jokowi dalam pilpres 2019.

Apalagi, kader mereka sudah ditunjuk sebagai menteri oleh Jokowi.

Namun, memang tidak ada keharusan bagi parpol pendukung pemerintah untuk kembali mendukung Jokowi maju dalam Pilpres.

"Dengan tidak mendapatkan (cawapres), apakah dia berpotensi tetap mendukung, mungkin bargaining-nya di anggota kabinet atau bisa membangun koalisi baru, sah sah saja wong tidak ada pendukung Pak Jokowi, tidak ada akte notaris, tidak ada kok," ucap Tjahjo.

(baca: Tjahjo Harap Semua Menteri Sukseskan Jokowi di Pilpres 2019)

Tjahjo menambahkan, secara prinsip pemerintahan Jokowi-JK tinggal berjalan 11 bulan lagi.

Sebab pada Agustus 2018, sudah dimulai tahapan untuk pengumuman calon legislatif hingga calon presiden dan wakil presiden.

Presiden Jokowi sebelumnya juga menyinggung tahun politik yang semakin dekat dalam sidang kabinet paripurna siang ini.

(baca: Gerindra Tak Masalah Koalisi dengan PAN, asalkan Prabowo Jadi Capres)

Presiden Jokowi meminta menteri memperhatikan betul kebijakan yang diambilnya agar tidak membuat kegaduhan di publik.

"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan baru yang belum dikonsultasikan kepada publik pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan perhitungan mendalam, sehinga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diingini masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," ujar Jokowi.