Tolak Kebijakan "Full Day School", PKB Gelar Halaqah Kebangsaan Besok

"Dari awal sebelum dijadikan peraturan resmi, kami sudah menolak adanya sekolah lima hari yang mengatur jam sekolah dari pagi sampai sore hari," kata Karding sebagaimana dikutip dari rilis Desk Halaqah DPP PKB, Minggu (6/8/2017).

Sejumlah organisasi dan lembaga seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kata Karding, menolak kebijakan itu bahkan sejak aturan itu masih menjadi wacana.

Penolakan itu, kata dia, juga terjadi di beberapa pemerintah daerah seperti Papua, NTT, Pasuruan, Tegal, dan Purwakarta.

"Hal ini seharusnya didengar oleh Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi," kata Karding.

Ia mengatakan, salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo adalah merevolusi karakter bangsa. Akan tetapi, menerjemahkan Nawa Cita dengan peraturan sekolah lima hari atau full day school menurut Karding sama sekali tidak tepat.

“Kami sepakat dengan revolusi karakter bangsa atau penguatan karakter bangsa, sebab itu yang sudah dilakukan oleh pesantren dan madrasah diniyah selama ini, bahkan sejak sebelum Indonesia Merdeka. Maka dari itu, kami akan tolak segala kebijakan yang akan melemahkan atau bahkan menghapus lembaga pendidikan asli Indonesia ini,” kata Ketua FPKB MPR RI itu.

Ia mengatakan, lewat kebijakan itu, yang terancam bukan hanya pesantren dan madrasah diniyah. Karakter bangsa juga dinilai terancam, termasuk NKRI.

PKB menilai FDS telah menafikan peran-peran kesejarahan dan peran madrasah dalam membangun karakter bangsa dan akhlak mulia. Pembangunan karakter bangsa dinilai tidak bisa diukur dengan banyaknya hari dan jam anak belajar di sekolah tetapi lewat kualitas proses pendidikan dan kesungguhan para guru atau ustadz dalam membimbing dan memberi teladan bagi peserta didik.

Menurut dia, kebijakan FDS tidak boleh dinegosiasikan dengan alasan apapun. Pihaknya menegaskan, PKB telah menginstruksikan kepada seluruh kader untuk terus berjuang menolak FDS.

Peraturan yang mewajibkan siswa sekolah mulai Senin sampai Jumat dari pagi sampai petang itu dinilai gegabah dan merugikan masyarakat karena keadaan masyarakat Indonesia yang beragam baik secara geografis, sosiologis maupun budaya.

Untuk merespons kebijakan tersebut, Senin besok, DPP PKB melalui Desk Halaqah mengundang berbagai pihak masyarakat yang peduli pendidikan untuk berdiskusi tentang kebijakan itu dalam acara Halaqah (pertemuan) Kebangsaan di Hotel Acacia, di Jakarta Pusat.

Halaqah Kebangsaan itu disebut akan dihadiri oleh anggota legislatif FPKB DPR RI komisi VIII dan X, perwakilan-perwakilan ormas Islam, pengasuh pesantren, madrasah diniyah dan TPQ dari DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, serta elemen masyarakat yang peduli pendidikan.

Acara itu rencananya dihadiri juga oleh nasumber dari PBNU, KPAI, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), pejabat pemerintahan, dan tokoh lainnya. Harapannya, Halaqah Kebangsaan itu bisa merumuskan hal-hal strategis menyangkut penguatan karakter bangsa dan langkah taktis-strategis untuk menolak pelaksanaan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tersebut.

Lihat juga: Full Day School Dinilai Menambah Beban Ekonomi Orangtua Siswa