Bawaslu Kecewa Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu Masih Minim

Jumlah tersebut adalah calon yang sudah masuk ke tahapan enam besar, dan akan mengikuti seleksi untuk maju ke tahapan tiga besar.

Ratna mengatakan, jika di tahapan enam besar saja keterwakilan perempuan hanya 19 persen, maka sangat mungkin angka tersebut berkurang di tahapan selanjutnya.

Ini berarti semakin jauh keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu sesuai amanah undang-undang, yaitu sebesar 30 persen.

"Ini memang angka yang masih mengecewakan, karena target kita di 30 persen belum tercapai. Ini yang nanti harus dikawal sehingga kalau ada penurunan tidak sampai angka yang terlalu minim," kata Ratna di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Ratna berharap keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu ini juga menjadi perhatian Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Kerja saya setiap hari selalu mengingatkan teman-teman Bawaslu (tingkat) provinsi untuk memperhatikan keterwakilan perempuan. Sebab ada provinsi yang tidak ada satu pun perempuan yang masuk enam besar," tutur Ratna.

Menurut Ratna, setidaknya ada empat kendala yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan, yaitu budaya, kemampuan, geografi, serta tim seleksi.

Beberapa kendala masih bisa diantisipasi. Namun, kendala lain seperti kemampuan, tidak bisa diantisipasi oleh Bawaslu karena kurangnya waktu.

"Antisipasi kendala budaya, kami mengidentifikasi kelompok dan aktivis perempuan di provinsi yang potensial untuk mendaftar. Selain itu mengontak perempuan yang pernah menjadi penyelenggara pemilu di daerah, untuk mendaftar," kata Ratna.

Untuk antisipasi kendala geografis, Bawaslu membuat kebijakan mendekatkan lokasi pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara.

Bawaslu juga intensif berkomunikasi dengan tim seleksi mengenai keterwakilan perempuan.