Demokrat: "Presidential Threshold" Masih Lentur

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto menuturkan, pembahasan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) dalam RUU Pemilu masih mungkin mencapai titik kompromi.

Meskipun hingga kini, lobi masih terus berlangsung dan belum diambil keputusan.

Poin mengenai presidential threshold merupakan isu yang paling alot dibahas di antara lima isu krusial RUU Pemilu.

Demokrat hingga saat ini masih mengusulkan angka presidential threshold 0 persen. Namun, tak menutup kemungkinan angka tersebut bisa berubah.

"Semuanya pasti kan lentur karena untuk kebutuhan kita semua. Barangkali juga nanti bagaimana pembicaraan yang terakhir tentunya bisa juga kami sesuaikan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

(baca: Pembahasan Presidential Threshold Masih Buntu)

Ia memperkirakan pemerintah dan parpol yang mendorong angka presidential threshold 20-25 persen bakal bersedia menurunkan angka.

Ia berharap seluruh pihak yang terkait dalam pembahasan tak bersikeras dan bisa mengambil keputusan secara musyawarah.

"Tentunya kalau saya melihat Pemerintah barangkali tidak akan bersikukuh terus sampai 20 persen. Bisa saja nanti turun," tuturnya.

(baca: Fadli Zon Sebut Jokowi Intervensi Parpol soal Presidential Threshold)

Namun, Agus meyakini baik Pemerintah maupun DPR sama-sama bertekad untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu karena penundaan pembahasan yang berlarut juga akan berdampak pada tahapan pemilu.

Selambatnya, RUU Pemilu dapat diketok pada 20 Juli 2017.

"Tentunya kami seluruhnya berharap seperti itu bahwa UU Pemilu betul-betul bisa diketok 20 Juli 2017," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Adapun pembahasan presidential threshold dalam RUU Pemilu masih mengalami kebuntuan. Opsi terbagi menjadi tiga, yakni 0 persen dan 20-25 persen serta opsi 10-15 persen.