Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI Imbau TKI Mudik Melalui Jalur Resmi

Kompas.com - 13/06/2017, 07:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, mengimbau seluruh TKI yang berada di luar negeri agar mudik melalui jalur dan prosedur yang resmi.

Imbauan ini disampaikan mengingat begitu banyak kejadian yang menimpa para TKI saat kembali ke Tanah Air menggunakan jalur tak resmi, mulai dari masalah hukum hingga masalah keselamatan.

"Kita minta tolong terutama kepada para TKI yang berada di Malaysia, untuk menjelang mudik ini, biasanya pada nekat untuk menggunakan jalur yang tidak resmi dan transportasi tidak resmi," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Senin (12/6/2017) malam.

"Mengingat kejadian tiga tahun terakhir ini hampir setiap menjelang Idul Fitri itu selalu ada musibah," ujar dia.

Nusron mengaku pihaknya sudah memetakan berbagai jalur tidak resmi yang kerap digunakan oleh TKI untuk pulang ke Tanah Air.

TKI di Tawau biasa melewati Nunukan, di Johor melewati Batam dan di Penang melewati Tanjung Balai. Biasanya, TKI yang melewati jalur tidak resmi itu merupakan mereka yang menjadi TKI non-prosedural.

Apabila mudik menggunakan jalur resmi, biasanya TKI non-prosedural akan dikenakan biometri di Imigrasi dan kemungkinan tidak bisa kembali.

Oleh karena itu, Nusron mengimbau setiap WNI yang ingin menjadi TKI harus melalui cara-cara yang prosedural. Dengan begitu, sisi keamanan dan keselamatan lebih bisa terjamin.

"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada para TKI di Malaysia dan juga kepada seluruh jajaran media terutama media online memberikan informasi mengenai pulang mudik dengan jalur resmi demi terjaganya keamanan dan keselamatan TKI," ucap Nusron.

"Sehingga, melalui jalur resmi semua para TKI yang mudik bisa kembali berkumpul bersama keluarga merayakan Idul Fitri," kata politisi Partai Golkar ini.

(Baca juga: Upaya Ditjen Imigrasi Tekan Jumlah TKI Ilegal)

Kompas TV Perusahaan Penyalur TKI Ilegal di Jakarta Ini Digerebek
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com