Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Air Laut Dunia Naik, Konflik di Laut China Selatan Akankah Meredam?

Kompas.com - 20/05/2017, 21:19 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan iklim dunia dengan mencairnya es di Kutub Utara menyebabkan permukaan air laut menjadi naik. Imbasnya, sejumlah pulau di dunia terancam tenggelam.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim Arif Havas Oegroseno mengakui perubahan iklim tersebut punya dampak negatif yang tak dapat dipungkiri. Namun, di Asia Tenggara, ia mengatakan kemungkinan ada dampak positif dari naiknya permukaan air laut yang bisa didapat.

"Kita lihat apa yang akan terjadi dengan perubahan iklim. Es di Artic akan berdampak ke Kanada. Tapi mungkin ada dampak positif di Asean," kata Havas dalam Jakarta Geopolitical Forum di Jakarta, Sabtu (20/5/2017).

Havas berujar, dampak postif dari naiknya air laut itu punya potensi untuk bisa mengurangi ketegangan konflik dalam sengketa Laut China Selatan.

"Dampak meningkatnya permukaan air laut itu terkait dengan masalah geopolitik di LCS. Meningkatnya air laut akan menghapus pulau-pulai di situ (LCS). Jadi tak ada lagi yang bisa diklaim. Yang ada di dalam laut tak bisa diklaim," kata dia.

(Baca: Dua Jet Tempur China Cegat Satu Jet AS di Laut China Selatan)

Karena itu, ia menunggu ]sikap negara-negara di Asia Tenggara menanggapi potensi hal tersebut.

"Jika tak ada pulau, tak ada pantai, maka tak ada yang bisa diklaim. Karena sesuai dengan konvensi hukum laut. Maritim itu harus dihitung dari darat dan perhitunganya dari bentukan alamiah. Sesuatu yang terbentuk alamiah itu baru bisa dipakai sebagai dasar klaim maritim," ucap dia.

Meski demikian, ia mengatakan masalah naiknya permukaan laut yang punya potensi menenggelamkan pulau di LCS tersebut tak serta merta bisa menyelesaikan sengketa di wilayah itu.

"Masalah LCS tidak akan selesai karena penyelesaian LCS berarti penyelesaian siapa yang punya pulau, siapa yang punya karang. Yang merebutkan ada lebih dari lima negara yang diperebutkan itu lebih dari 200 pulau dan karang. Itu tidak akan terjadi," kata dia.

Menurut Havas, yang dapat dilakukan untuk membuat konflik sengketa LCS tersebut tak meluas yakni hanya dengan manajemen dan pengelolaan yang dilakukan lewat Kerangka Code of Conduct (COC Framework) di LCS.

"Manajemen dan pengelolaan itu harus dilakukan oleh COC oleh Asean. Kita sudah buat kerangka untuk mengelola konflik supaya tidak jadi satu konflik yang meluas di kawasan," kata dia.

Kompas TV Tiongkok Sukses Luncurkan Helikopter Militer Pertama
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com