Respons Protes Nelayan, Menteri Susi Beberkan Langkah KKP Selama Masa Transisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangguhkan kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang hingga akhir 2017. Selama masa transisi ini, sejumlah langkah akan dilakukan pemerintah dalam menyiapkan para nelayan atas kebijakan baru itu. 

Nantinya, selama masa transisi hingga akhir 2017, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan mengalokasikan bantuan penggantian cantrang untuk kapal dengan ukuran di bawah 10 GT sebanyak 15.284 unit untuk nelayan di delapan provinsi.

Delapan provinsi itu yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Lampung,  Jambi dan Sumatera Utara.

"Untuk kapal yang besar di atas 10 GT akan diberikan asistensi perbankan yang akan membantu restrukturisasi hutang-hutang lama, mulai dari penundaan, pembayaran pokok dan memberikan KUR baru kepada nelayan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam keterangan kepada pers, Jumat (5/5/2017).

(Baca: Jokowi Instruksikan Menteri Susi Bantu Nelayan Beli Pengganti Cantrang)

"Kapal yang kecil bisa minta ke KKP sekarang. Jadi sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah dalam proses pergantian alat tangkap ini," lanjutnya.

Susi menerangkan, KKP juga akan memvalidasi calon penerima bantuan alat tangkap bagi kapal di bawah 10 GT. Proses ini akan melibatkan langsung perguruan tinggi dan mahasiswa.

"Kalau Kapal yang di atas 10 GT, akan diberikan asistensi," terang Susi.

Diketahui, sebaran alat tangkap cantrang di Pantai Utara Jawa saat ini sudah melebihi kapasitas. Faktanya, jumlah cantrang di Jawa Tengah pada 2004 mencapai 3.209 unit, 2007 jumlah 5.100 unit dan pada 2015 berjumlah 10.758 unit.

Sementara itu, selama masa transisi ini, kapal yang masih menggunakan cantrang dilarang melintas keluar wilayahnya.

“Selama masa transisi, nelayan yang masih menggunakan cantrang tidak diperbolehkan melaut ke luar wilayahnya. Misalnya nelayan Brebes berlayar ke Sumatera Selatan, nanti malah terjadi konflik nelayan," ujar Susi.