Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Ekonomi, Harga Kebutuhan dan Isu SARA Jadi Persoalan Penting

Kompas.com - 22/03/2017, 18:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Indo Barometer meneliti sejumlah persoalan yang dianggap penting oleh publik.

Mayoritas responden menyatakan bahwa perekonomian rakyat menjadi masalah terpenting dengan angka 16 persen.

Harga kebutuhan pokok yang mahal jadi permasalahan berikutnya yang disorot dengan 14,6 persen.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, hal baru yang muncul dalam survei kali ini yaitu permasalahan agama atau SARA.

"Dalam survei yang kemarin isu SARA bukan sesuatu yang dirasakan. Sekarang baru muncul," ujar Qodari dalam diskusi "Evaluasi Publik 2,5 Tahun Pemerintah Jokowi-JK" di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Masalah agama dan SARA berada di peringkat ketiga kategori permasalahan terpenting dengan angka 8,3 persen.

(Baca: Survei: 57,8 Persen Ingin Jokowi Kembali Terpilih pada Pilpres 2019)

Qodari menduga munculnya permasalahan ini karena isu SARA yang digaungkan selama Pilkada DKI Jakarta berlangsung.

"Barangkali ada kaitannya dengan isu Pilkada, barangkali tidak. Tapi yang jelas ada PR berkaitan isu SARA," kata Qodari.

"Semoga ini isu sesaat saja dan hilang habis Pilkada," lanjut dia.

Sementara itu, dari hasil survei, masalah penting yang terjadi di Indonesia didominasi dengan masalah ekonomi.

Di peringkat keempat, sulitnya lapangan pekerjaan dianggap menjadi masalah yang cukup penting yakni dengan angka 6,3 persen.

Dilanjutkan dengan masalah stabilitas politik (6 persen), pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (3,6 persen), pemberantasan korupsi (3,3 persen), sarana prasarana pendidikan (3,1 persen), biaya pendidikan mahal (2,4 persen), hukum yang belum adil (2,3 persen), infrastruktur jalanan (2,2 persen), pembangunan belum merata (1,8 persen), dan beberapa masalah lainnya.

Survei Indo Barometer dilakukan di 34 provinsi dalam kurun 4 - 14 Maret 2017. Jumlah responden 1.200 dengan margin of error kurang lebih 3 persen.

Beberapa pertanyaan diajukan secara terbuka sehingga responden bisa menulis sendiri jawabannya.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com