Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Anak dari Radikalisme, KPAI dan BNPT Jalin Kerja Sama

Kompas.com - 13/02/2017, 13:47 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan kerja sama dalam pencegahan dan perlindungan anak terhadap potensi radikalisme.

Kedua lembaga itu menandatangani nota kesepahaman pada Senin (13/2/2017).

Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, radikalisme tidak lagi menyasar kelompok dewasa.

Bahkan, kata dia, telah terjadi aksi teror di level anak.

"Kasus Medan yang terakhir saya kira menunjukkan betapa usia paparan terorisme semakin muda," kata Asrorun, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (13/1/2017).

Asrorun menyebutkan, data KPAI, terjadi jumlah peningkatan pelanggaran terhadap anak sebesar 3 persen dibanding tahun 2015, dari 4.309 menjadi 4.482 kasus.

Dari jumlah itu, kasus yang terkait dengan agama dan budaya, di mana radikalisme menjadi salah satunya, anak yang terpapar radikalisme meningkat 42 persen dari 180 kasus menjadi 256 kasus.

"Artinya butuh usaha khusus untuk kepentingan pencegahan terorisme dengan reedukasi dan pencegahan secara dini," ujar Asrorun.

Sementara itu, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan, pemahaman radikal telah diterima anak sejak kelas 5 SD sampai kelas VII SLTA.

Menurut Suhardi, anak tersebut telah mampu membuat sesuatu yang membahayakan.

"Kami dekat dengan reedukasi dengan semua lintas. Ada Kementerian Agama, KPAI, Pemda, BNPT terlibat. Kami tidak pernah berhenti cari pola yang pas untuk perlindungan dan pengawasan anak," ujar Suhardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com