Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Pastikan Ahok Kembali Jabat Gubernur DKI Mulai Akhir Pekan Ini

Kompas.com - 10/02/2017, 20:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada akhir pekan ini. Sebab, masa kampanye Pilkada DKI Jakarta akan berakhir pada Sabtu (11/2/2017).

Dengan demikian, masa cuti Basuki habis pada esok hari.

"Besok tanggal 11 Februari, masa kampanyenya habis. Plt (pelaksana tugas) harus sudah menyerahkan kembali ke Pak Ahok melaksanakan tugas sebagai gubernur sampai masa berakhir jabatannya nanti," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kdh KLN) DKI Jakarta Muhammad Mawardi menjelaskan pada hari itu, Ahok dengan Djarot sudah menyelesaikan cutinya untuk mengikuti kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Oleh karena itu, prosesi serah terima jabatan dari Pelaksana Tugas Sumarsono kepada Ahok-Djarot akan dilakukan pada Sabtu sore.

"Betul (sertijab Sumarsono dengan Ahok-Djarot) rencana pukul 15.30 WIB. Rencananya di Balai Agung," kata Mawardi, kepada Kompas.com, Rabu (8/2/2017).

 

Sumarsono akan menyerahkan buku selama masa kepemimpinannya di Jakarta kepada Ahok. Selain itu, akan ada, pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang menghadiri acara tersebut.

Menunggu tuntutan

Tentang status Ahok yang merupakan terdakwa perkara dugaan penodaan agama dan masih menjalani masa sidang, Tjahjo menegaskan, dirinya tetap tidak dapat memberhentikan sementara Ahok. Hal tersebut lantaran Ahok hanya diancam hukuman di bawah lima tahun.

"Jadi, saya harus adil sebagaimana teman-teman pejabat yang lain yang kasusnya di bawah lima tahun. Sepanjang dia tidak ditahan, ya dia tetap menjabat," ujar Tjahjo.

Oleh karena itu, Mendagri akan menunggu proses di peradilan sampai pada tahap penuntutan.

"Sekarang dia saya berhentikan, enggak tahunya jaksa menuntut empat tahun, saya digugat. Makanya, saya harus adil, dong," lanjut dia.

Kompas TV Inilah 5 Saksi yang Dihadirkan di Sidang Ahok Ke-8
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com