Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan memberikan kuliah umum mengenai Amandemen UUD 1945 dan 4 Pilar Kebangsaan di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Rabu (1/2/2017). Di hadapan sekitar dua ratus mahasiswa, Zulkifli menuturkan tentang pentingnya sosialisasi mengenai Pancasila dan UUD 1945 yang nilai-nilainya sudah mulai luntur di kehidupan berbangsa.
"Pancasila sudah mulai diterjemahkan sesuai dengan kepentingannya masing-masing," tutur Zulkifli.
Zulkifli menjelaskan bahwa banyak pihak yang memanfaatkan Pancasila sebagai alat untuk memperkuat pendapat pribadi. Bagi siapa pun yang tidak sesuai dengan pendapatnya dianggap tidak sesuai dengan Pancasila, hal tersebut tentunya salah kaprah.
Di awal acara tersebut, Zulkifli juga menjelaskan tentang gambaran umum lembaga MPR, DPR, dan DPD kepada mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa MPR merupakan cerminan kedaulatan rakyat karena mewakili utusan rakyat, utusan golongan, dan utusan daerah.
Kemudian Zulkifli juga menjelaskan bahwa saat ini mengamandemen UUD 45 bukanlah hal yang tabu. Ia menuturkan bahwa sistem demokrasi Indonesia semakin maju namun kesenjangan sosial semakin terlihat.
Demokrasi di Indonesia juga ternodai dengan biaya kampanye pemilihan kepala daerah yang semakin besar sehingga beberapa kepala daerah menciptakan visi dan misi sesuai dengen kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu MPR merasa perlu menyusun ulang dan menciptakan sebuah haluan negara.
"Ada yang mengatakan perlu kembali ke undang-undang yang seperti dulu, namun ada yang bilang kalau undang-undang yang sekarang sudah bagus. Oleh sebab itu kita perlu haluan negara yang bersifat ideologis untuk mengatur Indonesia 50 sampai 100 tahun mendatang," tegas Zulkifli.
Dalam kuliah umum tersebut, Zulkifli juga menyampaikan mengenai pentingnya musyawarah dan mufakat dan membangun kembali nilai-nilai Pancasila yang telah luntur.
"Oleh karena itu saya menyampaikan kepada presiden bahwa harus ada Lembaga Pemanfaatan Pancasila, presiden sudah setuju," ungkap Zulkifli.
Zulkifli mengungkapkan bahwa sosialisasi 4 pilar kebangsaan tidak akan bisa jika hanya dilakukan oleh MPR sendiri. Perlu adanya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat untuk membantu dalam menjalankan sosialisasi tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.