Keputusan Patrialis Akbar Mundur dari MK Dinilai Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap menilai, langkah Patrialis Akbar mundur dari jabatannya sebagai hakim konsitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah keputusan tepat.

Menurut Mulfachri, dengan mundurnya Patrialis dari MK, prinsip due process of law dalam pengusutan kasusnya bisa ditegakkan.

"Saya rasa apa yang dilakukan oleh Saudara Patrialis merupakan langkah yang sudah tepat," kata Mulfachri, saat dihubungi, Selasa (31/1/2017).

Ia menilai, Patrialis memutuskan mundur agar proses hukum atas dirinya bisa berjalan lancar.

Langkah tersebut juga bisa menjadi acuan bagi pejabat publik yang tersangkut kasus hukum.

(Baca: Seleksi Hakim MK Pengganti Patrialis Libatkan KPK dan PPATK)

"Saya tidak bilang mundurnya Patrialis itu benar atau salah, tapi yang jelas itu bisa jadi budaya bila ada pejabat publik yang sedang tersangkut kasus hukum," lanjut dia.

Mundur dari MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkapkan bahwa Patrialis Akbar sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Arief seusai rapat bersama Komisi III DPR RI di ruang rapat lantai 4 Gedung MK, Jalan Merdeka Barat 6, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2017).

"Jadi, MK baru saja menerima surat ditulis tangan dari rekan kami Pak Patrialis Akbar. Patrialis menyatakan diri mengundurkan diri dari jabatan hakim MK," ujar Arief.

Sedianya, proses pergantian Patrialis harus menunggu hasil pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

(Baca: Mundur, Patrialis Akbar Dianggap Sangkal Pembelaan Sendiri)

Setelah itu, MKMK akan mengirimkan hasil pemeriksaannya bersamaan dengan surat rekomendasi pemberhentian Patrialis ke MK.

Jika terbukti melakukan pelanggaran etik berat, maka Patrialis patut diberhentikan secara tidak hormat.

Kemudian, setelah menerima surat dari MKMK, lalu MK mengirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait permintaan hakim konstitusi pengganti Patrialis.