Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Diminta Beri Sanksi Anggotanya yang Bertemu Presiden Israel

Kompas.com - 23/01/2017, 20:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu menegur anggotanya, Ibtisyaroh, yang telah melakukan pertemuan dengan Presiden Israel Reuven Rivlin.

Teguran ini dinilainya perlu dilakukan MUI meski Ibtisyaroh tidak sebagai perwakilan MUI atau perwakilan negara dalam pertemuan tersebut.

"Menurut saya sangat sewajarnya kalau MUI melakukan peneguran bahkan pemberian sanksi kepada yang bersangkutan karena tidak bisa dikatakan 'Saya berangkat pribadi'" kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Hidayat menilai, dengan alasan apapun, pertemuan tersebut tidak tepat.

Ia mengatakan, posisi Israel adalah menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2334 bahkan mengancam akan menghentikan donasi untuk PBB.

(Baca: Publikasi Pertemuan Presiden Israel dengan Anggota MUI Dinilai Provokatif)

Selain itu, Israel juga menolak Resolusi UNESCO tentang Yerusalem dan Masjidil Aqsa.

"Bahkan minggu lalu diselenggarakan konferensi internasional atau perdamaian di Perancis. Israel juga memboikot dan tidak mau datang," kata Wakil Ketua MPR RI itu.

mfa.gov.il Salah satu anggota MUI, Istibsyaroh, ketika berkunjung dan bertemu dengan Presiden Israel Reuven Rivlin.

"Dalam posisi semacam ini, kok datang pimpinan MUI, sekalipun mengatasnamakan pribadi itu jelas salah waktu dan sama sekali tidak membantu masyarakat internaisonal untuk melaksanakan ketentuan PBB, untuk melaksanakan resolusi dewan keamanan PBB maupun UNESCO," papar dia.

Selain itu, kata Hidayat, Ibtisyaroh yang merupakan guru besar, seharusnya mampu membaca peta keseluruhan terkait posisi Israel.

(Baca: MUI Akui Ada Anggotanya yang Bertemu Presiden Israel)

Foto Ibtisyaroh bersama Presiden Israel dinilai kontradiktif dengan perjuangan Indonesia membantu rakyat Palestina.

"Israel posisinya lagi anti-masyarakat dunia. Masyarakat dunia sedang memperjuangkan perdamaian di Palestina melalui dua pendekatan Dewan Keamanan PBB dan UNESCO itu, Israel malah secara terbuka melakukan pembangkangan eh kok ini datang dan malah foto secara cerah ceria," kata Hidayat.

Dengan pengunggahan secara resmi oleh Pemerintah Israel, Hidayat menyayangkan foto tersebut betul-betul dimanfaatkan oleh pihak Israel.

"Mereka yang menyebarkan foto, mereka memublikasikan. Mereka pakai betul posisi ini untuk mengokohkan posisi Israel untuk seolah Israel enggak ada masalah kok," kata mantan Presiden PKS itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com