Anggaran Kemenhan Diprioritaskan untuk Pemberantasan Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa anggaran pertahanan dan TNI tahun 2017 sebesar Rp 108 triliun akan diprioritaskan untuk pemberantasan terorisme dan bencana alam.

Hal itu diungkapkan Ryamizard usai memberi pengarahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2017 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).

"Anggaran Rp 108 triliun itu untuk pertahanan negara, untuk menyiapkan menghadapi teroris dan bencana alam," ujar Ryamizard.

Anggaran tersebut telah disepakati saat rapat Badan Anggaran bersama Komisi I DPR dan merupakan angka terbesar untuk bidang pertahanan dalam 12 tahun terakhir.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, kedaulatan dan pertahanan negara merupakan dua hal yang tak bisa dikompromikan.

Oleh sebab itu anggaran Kemenhan tidak mengalami pemangkasan, sementara kementerian dan lembaga lain mengalami pemotongan anggaran yang signifikan.

Anggaran Kemenhan dan TNI awalnya sempat diajukan sebesar Rp 104 triliun namun ditolak oleh Komisi I.

(Baca: Meski Ditolak DPR, Anggaran Kemenhan-TNI Tak Akan Dinaikkan)

Penolakan diputuskan karena alasan adanya ketidaksesuaian angka dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Padahal, sebelumnya pemerintah pernah berkomitmen bahwa anggaran sektor pertahanan adalah 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Hanafi, anggaran sempat turun pada 2014, namun dua tahun kemudian mulai berjalan di "jalur" yang benar.