Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama Militer Indonesia-Australia Dihentikan, Tak Pengaruhi Hubungan Bilateral

Kompas.com - 04/01/2017, 16:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra memperkirakan tak akan ada dampak yang terlalu besar terkait penundaan kerja sama militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force/ADF) terhadap hubungan bilateral kedua negara.

"Saya kira tidak terlalu berpengaruh terhadap militer Indonesia," kata Supiadin melalui pesan singkat, Rabu (4/1/2017).

"(Juga) tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan bilateral karena kerja sama militer hanya sebagian kecil dari hubungan bilateral Indonesia-Australia,", sambungnya.

Hingga saat ini, belum diketahui alasan penundaan kerja sama itu. Ada kemungkinan penundaan diduga akibat ada kesalahpahaman antara TNI dengan ADF.

 

(Baca: TNI Tunda Kerja Sama Militer dengan ADF Australia)

Dari informasi yang ditelusuri Kompas, TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu akibat pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut. Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

(Baca: Menurut Menhan, Oknum Militer Australia yang Hina Pancasila Sudah Diberi Sanksi)

Jika alasan tersebut benar, Supiadin menilai langkah yang diambil pemerintah sudah tepat. Sebab, dalam mengadakan kerja sama antarnegara, masing-masing negara harus memegang teguh prinsip-prisip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan.

"Kalau salah satu dari ketiga prinsip di atas dilanggar, maka TNI berhak menghentikan kerja sama yang sudah dibuat," ucap Purnawirawan Mayor Jenderal TNI itu.

"Hal ini sekaligus sebagai pembelajaran bagi Australia agar tidak seenaknya melecehkan TNI," kata Supiadin.

Dikutip dari Harian Kompas, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Wuryanto menolak menceritakan pihak mana yang menjadi penyebab hingga menimbulkan masalah.

Menurut Wuryanto, setelah dilakukan evaluasi, ada hal-hal teknis yang harus diperbaiki untuk menjaga kerja sama pada masa mendatang.

"Namanya juga hubungan kerja sama antara dua pihak, tentu ada kekurangan di salah satu pihak," ujar kata Wuryanto saat ditanya, di Jakarta, Selasa (3/1).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com