Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Wiranto Mundur sebagai Ketua Umum Partai Hanura

Kompas.com - 20/12/2016, 21:18 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada Rabu (21/12/2016) untuk memilih ketua umum pengganti Wiranto yang kini menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Wiranto mengatakan, munaslub tersebut digelar karena dia tidak ingin merangkap jabatan. Selain itu, penyerahan tugas ketua sehari-hari kepada pelaksana tugas (Plt) dinilai tidak efektif untuk memajukan Partai Hanura.

"Intinya beginilah, saya tidak ingin rangkap jabatan yang dua-duanya cukup menyita waktu saya sementara saya harus konsentrasi betul kepada tugas pokok saya sebagai Menko Polhukam. Selain itu, cara-cara Plt kemarin itu tidak efektif," ujar Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).

(Baca: Penunjukan Oesman Sapta sebagai Calon Ketum Hanura Disebut Keinginan Wiranto)

Wiranto menjelaskan, menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Hanura, pemilihan ketua dilakukan jika pemegang jabatan tersebut berhalangan, meninggal dunia, atau mengundurkan diri.

Selain itu, pemilihan ketua baru juga harus dilakukan jika tugas sehari-hari ketua partai telah dipegang oleh pelaksana tugas selama tiga bulan.

Saat ditanya mengenai calon pengganti, Wiranto mengakui ada beberapa nama yang telah mencalonkan diri.

Setelah melalui sistem penjaringan, akhirnya muncul dua nama yang akan merebut jabatan ketua umum. Namun, dia enggan untuk menyebutkan nama-nama tersebut.

"Beberapa tokoh kan sudah mencoba mencalonkan diri juga kan. Ya tinggal besok bagaimana. Calonnya banyak, tetapi lewat tim penjaringan, sekarang tinggal dua nama di tingkat pusat," kata Wiranto.

"Tata cara pemilihan itu biasanya kita pakai cara musyawarah mufakat sehingga tidak akan ada adu voting atau adu suara," ujarnya.

(Baca: Lengser dari Ketum Hanura, Wiranto Bakal Jabat Ketua Dewan Pembina)

Adapun untuk munaslub besok, nama Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang disebut-sebut menjadi calon tunggal pengganti Wiranto.

Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, sosok Oesman dianggap mampu melanjutkan kepemimpinan Wiranto meski baru menjadi kader Partai Hanura sekitar satu bulan terakhir.

Secara ketokohan, Oesman juga dinilai sudah dikenal publik. Penempatan pria kelahiran Kalimantan Barat itu juga diharapkan mampu membantu Hanura mendulang banyak suara pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang.

"Kami yakin paduan Pak Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina dan Pak Oesman sebagai ketua umum akan dapat meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2019," ujar Dadang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com