Pemerintah Myanmar Diminta Selesaikan Kasus Rohingya Secara Adil

BOGOR, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia memiliki kewajiban moral untuk membantu menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kewajiban itu.

Ia menekankan, Pemerintah Myanmar harus menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi di kawasan Rakhine State itu secara adil.

“Posisi Indonesia ialah membantu menyelesaikan, karena kita menganggap itu persoalan dalam negeri. Tetapi, sebagai umat Islam negara yang besar, kita kompak untuk menyelesaikan itu sehingga penyelesaian yang adil,” kata Wapres, seusai membuka Halaqah Ulama ASEAN 2016 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/12/2016).

Pemerintah telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk bertemu State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi.

Pertemuan itu dilangsungkan di Naypidaw, Myanmar, pekan lalu.

Tak hanya Indonesia, menurut dia, negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara juga memiliki kewajiban untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut.

“ASEAN akan berbicara,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Aung San Suu Kyi, Menlu Retno menekankan pentingnya mewujudkan pembangunan inklusif di kawasan Rakhine State.

Indonesia berharap, Pemerintah Myanmar memberikan perlindungan kepada kelompok etnis minoritas di kawasan tersebut.