Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Krisis Rohingya, Menlu Retno Akan Bertemu Aung San Suu Kyi

Kompas.com - 06/12/2016, 11:19 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dijadwalkan bertemu dengan State Counselor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, di Naypyidaw, ibu kota Myanmar, Selasa (6/12/2016).

"Saya akan bertemu dengan Daw Aung San Suu Kyi, State Counselor Myanmar, untuk bahas perkembangan di Rakhine State," ujar Retno, seperti dikutip siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Selasa.

Pertemuan ini merupakan rangkaian upaya intensif yang dilakukan diplomasi Indonesia dalam membantu penyelesaian masalah di Rakhine, yang menjadi wilayah asal sejumlah pengungsi Rohingya.

Sebelumnya, pada Sabtu (3/12/2016), Menlu Retno juga telah melakukan pembicaraan per telepon dengan mantan Sekjen PBB, Koffi Anan, yang sekarang menjabat Ketua Advisory Committee penyelesaian masalah di Rakhine State.

Selain itu, berbagai pertemuan juga dilakukan oleh Menlu dan Wamenlu RI dengan organisasi masyarakat, terutama ormas Islam Indonesia dalam rangka meminta masukan.

Komunikasi dengan berbagai NGO internasional juga dilakukan.  

"Pertemuan dengan State Counsellor Myanmar diharapkan akan membawa perbaikan situasi kemanusiaan dan stabilitas bagi semua komunitas, khususnya komunitas Muslim, di Rakhine State," ungkapnya.

Retno menegaskan, mesin diplomasi Indonesia tidak pernah berhenti bekerja, mencermati memburuknya situasi keamanan dan jatuhnya korban di Rakhine State pasca-penyerangan pada 9 Oktober 2016.

Komunikasi intensif terus dilakukan dengan Pemerintah Myanmar, baik dengan pemerintah pusat di Naypyidaw maupun melalui Dubes Myanmar di Jakarta.

Dubes RI untuk Myanmar merupakan satu dari tujuh dubes asing dan satu-satunya dubes di negara ASEAN yang telah melakukan kunjungan ke Rakhine State pada 3-6 November 2016 untuk melihat situasi dan mendapatkan informasi langsung di lapangan.

Sejak serangan maut di perbatasan Myanmar-Banglades bulan lalu, Pemerintah Myanmar mengerahkan militernya ke kawasan yang banyak dihuni etnis Rohingya.

Militer dikerahkan ke wilayah perbatasan dengan Banglades, yang banyak dihuni warga Muslim, menyusul serangan terhadap seorang pos perbatasan pada 9 Oktober lalu.

Menurut catatan PBB, selama satu bulan terakhir sedikitnya 30.000 orang mengungsi akibat kekerasan yang berlanjut.

(Baca: Foto Satelit HRW Buktikan Penghancuran Rumah Orang Rohingya)

Separuh dari para pengungsi itu meninggalkan kampung halaman mereka hanya dalam dua hari ketika puluhan orang tewas ditembaki helikopter serbu milik militer Myanmar.

Sudah lebih dari 70 orang tewas dan  400 orang lainnya ditahan sejak militer mengendalikan dan menutup kawasan tersebut.

Sejumlah saksi mengaku melihat tentara membunuh dan memerkosa warga Rohingya serta menjarah lalu membakar rumah-rumah mereka.

(Baca juga: Myanmar Dituding Lakukan Pembersihan Etnis Rohingya)

Kompas TV Pengungsi Rohingya Rindu Damai di Kampung Halaman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com