Aburizal Sebut Posisi Baru Ade Komarudin Tergantung Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai, tak menutup kemungkinan Ade Komarudin akan mendapat jabatan baru di eksekutif setelah lengser dari posisi Ketua DPR.

Menurut Aburizal, hal tersebut akan sangat tergantung kepada Presiden Joko Widodo. Presiden bisa menentukan posisi ataupun jabatan untuk Ade Komarudin seusai kebutuhan. 

"Itu tergantung Presiden," kata Aburizal seusai menghadiri rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

(Baca: Novanto Kembali Jabat Ketua DPR, Suara Partai Golkar Diprediksi Turun)

Dalam acara tersebut juga hadir Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Namun, Aburizal enggan mengungkapkan apakah sudah ada pembicaraan antara dia, Novanto, dan Jokowi terkait posisi untuk Ade Komarudin.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyebut bahwa partainya akan bicara dengan Jokowi terkait posisi baru untuk Ade.

(Baca: "Jalan Super-mulus" untuk Setya Novanto)

Saat ini, Golkar sendiri hanya memiliki satu pos menteri di Kabinet Kerja, yakni Menteri Perindustrian yang diisi Arilangga Hartarto.

"Nanti mudah-mudahanlah ada posisi yang baik. Semua (posisi) baik asal dia bisa menjalankan dengan baik," tambah Aburizal.

Kristian Erdianto Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie saat memberikan keterangan terkait wacana pencalonan kembali Novanto sebagai Ketua DPR RI, di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).

Setya Novanto resmi menjabat sebagai Ketua DPR setelah mengucapkan sumpah jabatan. Prosesi tersebut dilakukan pada rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016) sore.

Tidak ada fraksi yang menolak usulan Golkar agar Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR. Beberapa fraksi hanya memberikan sejumlah catatan.

Adapun Golkar kembali mengajukan Novanto sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.

(Baca: Aburizal Yakin Novanto Bisa Bagi Waktu antara Ketum Golkar-Ketua DPR)

Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.

Adapun Novanto mundur dari kursi Ketua DPR pada Desember 2015 lalu karena tersangkut kasus "Papa Minta Saham" dan digantikan oleh Ade.

Novanto dituding mencatut nama Jokowi untuk meminta saham dari PT Freeport Indonesia.