Terima Investor Belanda, Jokowi Bicara Demo dan Politik Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima para pengusaha dan investor dari Belanda, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Kunjungan para pengusaha di Belanda ini masih bagian dari kunjungan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte ke Indonesia.

Ada enam pengusaha yang hadir, yakni Royal Dutch Shell, Marten Wetselaar; CEO Van Oord, Pieter Van Oord; CEO Port of Rotterdam, Allard Castellein; CEO PGGM Pension Fund, Else F Bos; CEO Damen Shipyard Group, Rene H Berkvens; dan CEO Royal Vopak, Frits Eulderink.

Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan mengenai berbagai hal yang sudah dilakukan pemerintah yang dipimpinnya untuk meningkatkan Indonesia.

Upaya itu antara lain, dengan mengurangi subsidi yang tidak efektif, hingga melakukan deregulasi atas izin usaha.

Menurut Jokowi, upaya ini sudah berhasil meningkatkan peringkat Indonesia sebagai negara yang mudah melakukan bisnis, dari semula 106 menjadi 91.

"Itu adalah rekor dunia. tidak pernah satu negara lompat dengan mudah seperti itu dalam satu tahun," kata Jokowi.

Presiden juga menyinggung mengenai program pengampunan pajak atau tax amnesty. Jokowi menyebut program ini sudah berhasil menggenjot pendapatan pajak bagi Indonesia.

Pada periode I yang ditutup pada 30 Oktober lalu,penerimaan uang tebusan mencapai Rp 97,2 triliun. Sementara deklarasi harta mencapai Rp 4.500 triliun dan repatriasi Rp 137 triliun.

"Sampai lima bulan, menjadi program Tax Amnesty yang paling sukses di sejarah dunia," ucap Jokowi.

Namun, Jokowi mengakui belakangan ini tensi politik di Indonesia, khususnya di ibukota, tengah memanas karena pemilihan kepala daerah.

Jokowi pun menyinggung mengenai demonstrasi besar-besaran yang dilakukan di Istana pada 4 November lalu, yang rencananya akan dilanjutkan pada 25 November dan 2 Desember mendatang.

"Dalam demokrasi, memang kadang-kadang menjadi gaduh. Anda mungkin sudah mendengar ada demonstrasi dan tensi politik belakangan ini. Kita menjadi terbiasa dengan itu. Kita menerima itu sebagai harga demokrasi," ucap Jokowi.