Siklus 20 Tahun, Fahri Hamzah Minta Pemerintah Tak Abaikan Aksi Damai 4 November

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah harus mewaspadai gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Hal itu sebagai langkah antisipasi terhadap tahun 2018.

Menurut Fahri, terdapat siklus 20 tahun sekali yang terjadi dalam sejarah Indonesia. Setiap 20 tahun, lanjut dia, terdapat peristiwa besar dalam sejarah Indonesia.

"Dalam sejarah bangsa Indonesia ada suatu timeline 20 tahunan. Indonesia selalu muncul energi barunya setiap 20 tahunan. Energinya tiba-tiba melesat dan kuat sekali," kata Fahri dalam pidatonya di Kongres Nasional I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Jakarta, Sabtu (12/11/2016).

Fahri mencontohkan, tahun 1908 terjadi lahirnya Budi Utomo yang menjadi penanda pergerakan nasional Indonesia. Kemudian, 20 tahun berikutnya, pada 1928 terjadi Sumpah Pemuda yang menjadi penyatuan semua kalangan pemuda.

Selanjutnya, lanjut Fahri, 20 tahun kemudian, yaitu 1948, terjadi terjadi pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Lalu, tahun 1965-1966 terjadi peristiwa pelanggaran HAM.

"Tahun 1998 terjadi peristiwa runtuhnya Orde Baru. Pada 2018 sepertinya ada pemasan," ucap Fahri.

Fahri pun meminta agar aksi damai yang terjadi pada 4 November sebelumnya tidak diabaikan oleh pemerintah. Mengutip dari Samuel Huntington dalam bukunya yang berjudul Benturan antar Peradaban, Fahri menilai adanya gejolak yang terjadi di peta dunia.

Ia khawatir, bila tidak diantisipasi, akan membuat Indonesia sebagai negara gagal. Namun, Fahri menegaskan bahwa pidatonya di depan ratusan kader KAMMI itu tidak bertujuan untuk menghasut.

"Ini jangan dianggap provokasi, bukan upaya makar ya, Pak," ujar Fahri kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disambut dengan tawa.

Siklus kebaikan

Menanggapi pernyataan Fahri, dalam pidatonya, Kalla mengatakan untuk tidak melupakan siklus kebaikan yang terjadi di Indonesia.

"Jangan menggambarkan siklus masalah, gambarkan siklus kebaikannya juga. Jangan berpikir soal menjatuhkan pemerintahan," ucap Kalla.

Kalla menyebutkan, pada tahun 1949 Indonesia berhasil merebut kemerdekaan secara penuh. Setahun berikutnya, perlahan Indonesia membangun kemajuan di berbagai bidang.

Meski demikian, Kalla berujar, pemerintah tidak akan menutup telinga dari kritik yang datang. Pemerintah, kata dia, akan menerima segala masukan untuk memperbaiki negara.

Kongres Nasional I Keluarga Alumni dihadiri oleh Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.