Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kita Harapkan Tidak Ada Demo Lagi

Kompas.com - 11/11/2016, 11:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap agar tidak ada demonstrasi lanjutan untuk menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh melakukan penistaan agama.

Hal itu disampaikan Jokowi terkait rencana demonstrasi lanjutan yang akan dilakukan pada 25 November 2016.

"Kita mengharapkan agar sudah tidak ada demo-demo lagi," kata Jokowi kepada wartawan usai memberikan pengarahan kepada 3000 personil Brimob, di Markas Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jumat (11/11/2016).

(baca: Ahok: Lebih Baik Saya Dipenjara daripada Mundur!)

Jokowi menegaskan bahwa tuntutan pendemo agar kepolisian menjalankam proses hukum terhadap Ahok sudah dilakukan.

Saat ini, Badan Reserse Kriminal Polri tengah memanggil para saksi maupun ahli untuk diperiksa dan diminta pendapatnya terkait kasus Ahok.

Ahok juga sudah diperiksa sebagai terlapor sebanyak dua kali.

(baca: Ahok: Kenapa Mesti Pakai Cara Barbar?)

"Karena proses hukum sudah, proses hukum sudah dilakukan," ucap Jokowi.

Presiden Jokowi sebelumnya berkali-kali menegaskan tidak akan lindungi Ahok.

Demonstrasi untuk menuntut proses hukum terhadap Ahok sebelumnya sudah dilakukan pada Jumat (4/11/2016). Saat itu, perwakilan pendemo diterima oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian saat itu menjanjikan penyelesaian kasus Ahok dalam dua pekan.

Setelah pemeriksaan saksi dan ahli selesai, Polri rencananya akan melakukan gelar perkara secara terbuka untuk memutuskan ada atau tidak tindak pidana yang dilakukan Ahok.

Kompas TV Ahok: Kalo Disuruh Mundur, Lebih Baik Saya Dipenjara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com