Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Politik Indonesia terhadap AS Ditentukan Usai Pelantikan Trump

Kompas.com - 11/11/2016, 17:54 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah belum menentukan sikap dalam kebijakan politik luar negeri terkait terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.

Menurut Retno, sikap RI baru bisa ditentukan setelah pelantikan Trump pada Januari 2017. RI juga akan melihat formulasi kebijakan Pemerintah AS menyangkut hubungan antarnegara di bawah kepemimpinan Trump. 

(Baca: Menhan Ryamizard: Donald Trump Biasa-biasa Saja)

"Saya kira bukan hanya Indonesia yang menunggu, tapi dunia juga menunggu bagaimana nantinya pemerintah baru AS ini memformulasikan kebijakan-kebijakannya yang menyangkut hubungan dengan negara lain. Jadi kita tunggu bagaimana nanti," ujar Retno saat ditemui seusai rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).

Meski demikian, kata Retno, internal Kementerian Luar Negeri terus menggelar simulasi skenario untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi.

Simulasi itu dilakukan dengan pihak swasta maupun lembaga think tank di Indonesia.

"Internal kami terus melakukan exercise. Jika A maka begini, jika B maka begini. Baik dengan think tank dan kalangan swasta. Jadi semuanya saya potretkan segala kemungkinannya, bagaimana nanti kira-kira respons kita," ucap Retno.

Sebelumnya, Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Kemenangan Trump dipastikan pada Rabu (9/11/2016) pukul 02.30 dini hari waktu bagian timur AS.

(Baca: Seruan soal Larangan Muslim Masuk AS Sempat Lenyap dari Situs Trump, Ada Apa?)

Kemenangan Trump menjadi bahasan negara-negara di dunia. Itu tak terlepas dari sejumlah pernyataannya saat berkampanye. Trump yang berasal dari Partai Republik menyisihkan Hillary Clinton, politisi berpengalaman dari Partai Demokrat. 

Kompas TV Kemenangan Donald Trump Diwarnai Unjuk Rasa

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

Nasional
RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

Nasional
Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Universitas Gunadarma di IKN

Nasional
Bobby Siap Adu Gagasan dengan Ahok di Pilkada Sumut

Bobby Siap Adu Gagasan dengan Ahok di Pilkada Sumut

Nasional
PSI Resmi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024

PSI Resmi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Bobby Sebut Grup Keluarga Jokowi Belum Bahas Kaesang Maju Pilkada

Bobby Sebut Grup Keluarga Jokowi Belum Bahas Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

Nasional
DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU

DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU

Nasional
Soal Maju Pilkada Jakarta, Kaesang: Tunggu Kejutannya di Bulan Agustus

Soal Maju Pilkada Jakarta, Kaesang: Tunggu Kejutannya di Bulan Agustus

Nasional
Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

BrandzView
Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

Nasional
RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

Nasional
Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

Nasional
KPK Akan Konfirmasi Hasto soal Informasi Baru Terkait Harun Masiku

KPK Akan Konfirmasi Hasto soal Informasi Baru Terkait Harun Masiku

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Janji Segera Limpahkan Berkas 20 Tersangka Lain

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Janji Segera Limpahkan Berkas 20 Tersangka Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com