Jokowi Minta Pemda Berkontribusi dalam Pelayanan Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginginkan pemerintah daerah turut berperan menyediakan pelayanan kesehatan.

Ia ingin pemerintah daerah tidak bergantung pada program pemerintah pusat, yakni BPJS.

"Karena jaminan dan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan rakyat Indonesia, maka hal ini harus menjadi perhatian serius kita bersama. Bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah bisa berbagi beban dan tanggung jawab berdasarkan semangat gotong royong," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas membahas BPJS di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Jokowi menambahkan, harus ada pembagian yang tegas dan jelas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal menyediakan pelayanan kesehatan bagi rakyat.

Misalnya, pemerintah pusat telah menggelontorkan banyak dana untuk program BPJS Kesehatan.

Pemerintah daerah semestinya menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan serta kualitas dan kuantitas tenaga pendidik.

"Misalnya, pemerintah daerah harus ikut mengambil tanggung jawab memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, terutama di tingkat primer," ujar Jokowi.

"Sebab fasilitas kesehatan di tingkat primer yang tersedia belum mampu menangani 155 penyakit nonspesifik. Sehingga 13,7 persen masalah kesehatan yang tidak dapat dilayani di Puskesmas, dokter praktik per orangan atau di klinik pratama itu tanpa rujukan," lanjut dia.

Jokowi memerintahkan kementerian terkait untuk melihat persoalan ini lebih mendalam.

Bahkan, jika perlu, ada insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan serta kualitas dan kuantitas tenaga pendidik.