Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kemhan Tahun 2017 Rp 108 Triliun, Tertinggi dalam 12 Tahun

Kompas.com - 21/10/2016, 06:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menyepakati Anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2017 sebesar Rp 108 triliun.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, angka tersebut merupakan yang terbesar untuk bidang pertahanan dalam 12 tahun terakhir.

"Sudah disepakati di Banggar dan di Komisi I. Sudah disetujui dan ini tahun 2017 tertinggi selama 12 tahun terakhir," kata Hanafi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Meski kementerian dan lembaga lain mengalami pemotongan anggaran yang signifikan, Hanafi menilai, kedaulatan dan pertahanan negara merupakan dua hal yang tak bisa dikompromikan.

Oleh karena itu, sangat disayangkan jika totalitasnya berkurang hanya katena anggaran.

"Anggaran Kemhan dan TNI ini akan diamati oleh negara tetangga bahwa di tengah kelesuan ekonomi ternyata kita punya komitmen menjaga kedaulatan NKRI," kata Hanafi.

Anggaran Kemhan dan TNI awalnya sempat diajukan sebesar Rp 104 triliun namun ditolak oleh Komisi I.

Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan adanya ketidaksesuaian angka dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Padahal, sebelumnya pemerintah pernah berkomitmen bahwa anggaran sektor pertahanan adalah 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hanafi mengatakan, anggaran sempat turun pada 2014, namun dua tahun kemudian mulai berjalan di "jalur" yang benar.

"Dulu sempat turun di anggaran 2014 turun, tapi dua tahun kemudian on track. Sekarang perlu diapresiasi komitmen untuk kenaikan anggaran," ujar Politisi PAN itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com