Gerindra Nilai Penguatan Parpol Tak Hanya Lewat Tambahan Dana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai usulan pemerintah untuk menaikkan dana bantuan partai politik (parpol) perlu ditinjau ulang mengingat negara tengah mengalami defisit anggaran.

Selama ini besaran dana bantuan parpol sebesar Rp 108 dan dikalikan dengan jumlah suara yang diperoleh di Pemilu Legislatif 2014. Gerindra sendiri memeroleh dana sekitar Rp 1,5 miliar per tahun.

Riza memahami ada niatan dari pemerintah untuk memperkuat peran parpol. Pemerintah tentu berharap dengan dinaikannya dana bantuan, maka parpol mampu melakukan kaderisasi politik yang tidak pragmatis karena program-programnya di masyarakat berjalan dengan baik.

Namun, menurutnya, menguatkan peran parpol dalam sistem politik tak hanya dilakukan lewat penambahan dana, melainkan bisa dilakukan dengan cara lain.

"Bisa pula penguatan parpol kita lakukan lewat edukasi politik ke kader-kader di akar rumput yang sudah ada dengan cara-cara yang lebih kreatif namun tidak mahal, bisa lewat komunikasi rutin dan selainnya," kata Riza saat dihubungi, Selasa (4/10/2016).

Apalagi, kata Riza, saat ini opini masyarakat terhadap parpol cenderung negatif. Jika parpol kembali memperoleh bantuan dalam jumlah besar, ia khawatir masyarakat akan semakin antipati terhadap parpol.

"Memang bicara dana parpol ini serba sulit. Di satu sisi parpol tidak boleh bisnis karena khawatir malah main proyek di BUMN dan proyek pemerintah, tapi dinaikan sekarang pun rasanya belum bisa," tutur Riza.

Komisi II DPR dan Pemerintah sepakat menaikkan bantuan keuangan untuk partai politik. Dalam usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, besar kenaikan itu mencapai 50 kali lipat.

Peningkatan bantuan bagi partai menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR dan Kemendagri, di Jakarta, Senin (3/10/2016).

Kesimpulan itu muncul setelah dalam rapat dengan agenda membahas pagu anggaran untuk Kemendagri di RAPBN Tahun 2017 itu, sejumlah anggota Komisi II mempertanyakan rencana Kemendagri menaikkan bantuan keuangan bagi partai.