Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banjir Garut, Menteri ATR/BPN Singgung Peran Pemerintah Daerah soal Peta Rawan Bencana

Kompas.com - 21/09/2016, 20:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyayangkan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (20/9/2016) kemarin.

Bencana itu menewaskan 20 orang dan mengakibatkan ribuan orang lainnya mengalami luka.

Menurut Sofyan, seharusnya pemerintah daerah memiliki peta daerah rawan banjir dan longsor.

Peta itulah yang jadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memperbolehkan suatu lokasi ditempati masyarakat atau tidak.

"Nah, apakah kabupaten sudah mengantisipasi itu atau tidak?" ujar Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Jika memang lokasi banjir dan tanah longsor di Garut itu telah dipetakan sebagai daerah rawan bencana, seharusnya tidak dapat ditinggali penduduk. Pemerintah daerah setempat seharusnya melakukan fungsi pengawasannya.

"Harusnya memang tata ruang daerah bencana itu harus dijadikan kawasan hutan atau kawasan hijau. Supaya tidak ada penghununinya, begitu," ujar Sofyan.

Pemerintah pusat, lanjut dia, sebenarnya telah memetakan d mana saja daerah rawan bencana. Pemerintah pun telah menetapkan sejumlah daerah sebagai rawan bencana.

Misalnya Pangandaran, Jawa Barat; Karo, Sumatera Utara dan beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Namun, Sofyan mengaku tidak mengetahui apakah daerah itu rawan bencana atau tidak. "Kalau Garut saya belum tahu, nanti saya cek dulu," ujar dia.

Jika memang wilayah yang dilanda banjir dan longsor di Garut itu merupakan wilayah rawan bencana, pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah menyusun regulasi untuk menetapkan bahwa daerah itu merupakan daerah rawan bencana.

Sebelumnya diberitakan, Selasa (20/9/2016) pukul 23.00 WIB, terjadi banjir bandang yang melanda Kecamatan Tarogong Kidul dan Kecamatan Garut Kota.

(Baca: Pengungsi akibat Banjir Bandang di Garut Mencapai 1.000 Orang)

Banjir disebabkan hujan deras yang membuat Sungai Cimanuk meluap. Akibat banjir ini, setidaknya 400 rumah terendam banjir.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, hingga pukul 16.30 WIB, tercatat 20 orang meninggal dunia dan 14 orang lainnya dinyatakan hilang dalam bencana banjir di Garut, Jawa Barat.

Kompas TV Banjir Bandang di Garut, 7 Sekolah Diliburkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com