Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Aspek Ini Harus Dipertimbangkan jika Jokowi Kembali Angkat Arcandra sebagai Menteri

Kompas.com - 14/09/2016, 18:06 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, ada tiga aspek yang harus dipertimbangkan jika ingin mengangkat kembali Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tiga aspek itu adalah aspek hukum, politik, dan etik.

Terkait aspek hukum, Arcandra dinilai telah memenuhi syarat untuk mendapatkan kembali status WNI.

"Aspek hukum sudah sesuai karena telah menjadi warga negara Indonesia kembali," tambah Refly, seusai diskusi 'Diseminasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tahun 2016', di Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Akan tetapi, dari aspek politik dan etik, pengangkatannya sebagai menteri perlu dipertimbangkan. 

Menurut Refly, pro-kontra terkait Arcandra karena pemberian kewarganegaraan dikaitkan dengan wacana pengangkatan kembali Arcandra sebagai Menteri ESDM.

"Ketika orang mencampur adukkan ketiga aspek itu, maka di situlah kita bertengkar mengenai kewarganegaraan Arcandra," kata Refly.

Namun, ia berpendapat, polemik status kewarganegaraan Arcandra Tahar tak relevan jika dikaitkan dengan wacana pengangkatannya kembali sebagai menteri.

Ia mengaku termasuk yang mendorong diberikannya kembali status WNI kepada Arcandra.

"Saya termasuk orang yang mengatakan bahwa anak bangsa seperi Arcandra tetap harus dilindungi. Masa kita kejam sekali dengan anak bangsa," ujar Refly,

Namun, pengembalian status WNI untuk Arcandra tak berarti untuk mengangkatnya kembali sebagai menteri. 

Kompas TV Jokowi Belum Tahu Detail soal Status WNI Arcandra

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Nasional
Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Nasional
109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

Nasional
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Nasional
Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Nasional
Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Nasional
Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Nasional
Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Nasional
Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Nasional
Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Nasional
Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Nasional
Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com