Soal Gagasan Sekolah Parlemen, Politisi Hanura Pertanyakan "Output" Program

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR Dadang Rusdiana berpendapat bahwa gagasan Sekolah Parlemen yang dicetuskan Ketua DPR Ade Komarudin masih memerlukan kajian mendalam dari berbagai bidang.

Salah satunya, Dadang menilai perlu kajian berkaitan dengan output atau hasil akhir dari sekolah tersebut.

"Apakah untuk menguatkan kapasitas legislator kita butuhkan sekolah parlemen, ataukah memperjelas sistem pendidikan kader di tingkat partai? Ini tentunya yang harus didalami dulu," kata Dadang melalui pesan singkat, Kamis (25/8/2016).

Untuk memperkuat wawasan ketahanan nasional, lanjut Dadang, negara memiliki Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi pun terdapat sejumlah program studi penunjang, salah satunya adalah prodi kebijakan publik.

"Maka tentunya output sekolah parlemen itu arahnya ke mana? Perlu kita pelajari dulu," ucap anggota Komisi X DPR itu.

Sebagai sebuah gagasan, Dadang menilai ide Sekolah Parlemen tersebut baik dan menunjang profesi politisi yang juga harus didukung pendidikan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Namun, ia menilai bahwa partai politik-lah yang bertugas membentuk kader yang sesuai dengan kualifikasi dan standar kompetensi.

"Tentunya harus kita kaji dulu apakah gagasan itu bisa menjawab permasalahn kompetensi? Sekolah itu sifatnya wajib atau sukarela? Insidentil atau reguler," tuturnya.

Begitu pula mengenai anggaran. Dadang menilai perlu ada kajian mengenai kebutuhan-kebutuhan dari gagasan tersebut jika nantinya direalisasikan.

Ia memprediksi gagasan Sekolah Parlemen tak akan bisa direalisasikan tahun ini seperti target yang dipasang Ade Komarudin.

"Ya di tahun 2017 lah kalaupun mau dilakukan, kan perlu disusun kelembagaannya. Terus kurikulumnya kan perlu dikaji, baik untuk model kursus atau bimtek maupun reguler," ujar Dadang.

Sebelumnya, DPR mewacanakan membentuk sekolah parlemen. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, gagasan tersebut dicetuskan sebagai upaya peningkatan kualitas anggota dewan.

Selain itu sekolah parlemen diharapkan juga bisa membuat standar kualitas legislator. (Baca: DPR Ingin Bentuk Sekolah Parlemen)