Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Ini Semua Berawal dari Kasus Korupsi Putu, Aku Bela KPK

Kompas.com - 22/08/2016, 12:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku mendapatkan pesan singkat yang berisi tentang pencopotan dirinya sebagai Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Senin (22/8/2016).

Ruhut menuding pencopotannya itu lantaran dirinya kerap bersuara lantang dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) salah satu kader Partai Demokrat, Putu Sudiartana.

"Ini semua bermula dari para pembisik-pembisik itu, Amir Syamsuddin, Syarief Hasan. Ingat waktu itu Amir Syamsuddin bikin konferensi pers soal Putu, dia kumpulkan semua jubir dan aku sebagai koordinator malah tidak diajak? Mereka malah membela Putu, sementara aku dari awal bilang, 'Pecat!', aku bela KPK," ujar Ruhut saat dihubungi Kompas.com, Senin siang.

Ruhut mengaku, dirinya selalu terdepan dalam membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meyakini bahwa Putu Sudiartana bersalah lantaran terjaring dalam OTT.

(Baca: SBY Nonaktifkan Ruhut Sitompul sebagai Koordinator Juru Bicara Demokrat)

Sementara itu, dalam konferensi pers tersebut sejumlah petinggi partai dipimpin Amir, sebut Ruhut, mempertanyakan sikap KPK.

"Setelah KPK jelaskan panjang lebar bahwa ada aliran lewat stafnya Putu, mereka kan langsung dia. Jadi saya benar karena selama ini Demokrat bilang 'Katakan tidak pada korupsi', kok aku malah yang disalahkan? Apa sekarang aku harus bilang Demokrat berubah menjadi 'katakan yes pada korupsi'? Itu mau mereka?" papar Ruhut.

Tak hanya soal Putu, Ruhut mengaku sikap dia yang dekat dengan pemerintahan Jokowi melalui Luhut Binsar Pandjaitan, sikapnya mendukung Jokowi saat pemilihan presiden, hingga dukungan terhadap Ahok menjadi tambahan daftar "dosa" dirinya terhadap Demokrat.

(Baca: Demokrat Keberatan Istilah OTT pada Penangkapan Putu Sudiartana, Ini Respons KPK)

Ruhut menyebutkan, pesan singkat yang diterimanya hari ini bukanlah berasal dari SBY, melainkan dari para pembisiknya. Dia membenarkan bahwa isi pesan yang beredar sama dengan yang diterimanya.

"Hanya orang salah nangkap, disangka aku dipecat, tidak," kata Ruhut.

Kompas TV Anggota DPR Kembali Tertangkap Tangan KPK

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com